Pos Polisi dan Tiang Baliho Depok Berdiri di Jalur Pipa Gas

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pos polisi Polresta Depok dan tiang pancang permanen untuk baliho dan billboard iklan didirikan di atas jalur pipa gas di Jalan Raya Margonda simpang Juanda, Kota Depok, Jawa Barat. FOTO: TEMPO/ADE RIDWAN

    Pos polisi Polresta Depok dan tiang pancang permanen untuk baliho dan billboard iklan didirikan di atas jalur pipa gas di Jalan Raya Margonda simpang Juanda, Kota Depok, Jawa Barat. FOTO: TEMPO/ADE RIDWAN

    TEMPO.CO, Depok –  Jalur pipa gas di Jalan Raya Margonda simpang Juanda, Depok, dilanggar oleh bangunan pos polisi dan tiang-tiang besi untuk baliho atau billboard iklan.

    Berdasarkan pengamatan Tempo, bangunan pos polisi Satlantas Polresta Depok tersebut masih aktif dipergunakan untuk petugas Kepolisian. Sedangkan dua tiang besi berbentuk seperti gawang tertanam permanen.

    Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menuturkan, bangunna di atas jalur pipa gas jelas melanggar dan berbahaya sehingga harus segera dirobohkan. Jalur itu seharusnya untuk jalur hijau.

    LihatPipa Gas Bocor Kena Bor LRT, Begini Penjelasan Dirut Adhi Karya 

    “Jalur pipa gas harus dibuat jalur hijau sebagai pengaman jaringan pipa gas,” kata Nirwono kepada Tempo pada Jumat, 16 Maret 2018. “Demi keselamatan siapapun yang beraktivitas di dekat jaringan pipa gas tersebut.”

    Syarat jarak bebas untuk mendirikan bangunan dan pemanfaatan daerah sempadan telah mengatur Pemerintah Kota Depok dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Persyaratan Jarak Bebas Bangunan Serta Pemanfaatan Pada Daerah Sempadan.

    Dalam pasal 8 aturan itu disebutkan, garis sempadan bangunan dengan tepi jalur pipa gas ditetapkan dengan jarak paling sedikit 9 meter dari sisi terluar pipa kiri dan kanan. Lalu pasal 12 poin d mengatur, daerah sempadan bangunan dengan tepi pipa gas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti perkerasan jalan, trotoar, rambu-rambu pekerjaan, jalur hijau, rambu-rambu lalu lintas, jaringan utilitas, saluran air, dan pagar untuk pengamanan persil.

    Hingga berita ini diturunkan, pejabat Kota Depok yang bertanggungjawab pada perizinan baliho dan pengawasan bangunan belum bisa ditemui.

    Sebelumnya, Rabu malam lalu, pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jalan Letjen MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, bocor untuk kedua kalinya. Insiden terjadi tepat di lokasi proyek pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) di depan Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Tak ayal, insiden ini berimbas pada aktivitas warga di sekitar lokasi kebocoran. Ruas jalan dari perempatan Hotel Ibis Cawang menuju perempatan Jalan Dewi Sartika ditutup selama dua jam, dari pukul 7 sampai 9 malam. Akibatnya, kendaraan dari depan Universitas Kristen Indonesia (UKI) tidak bisa berbelok ke kiri menuju arah Tugu Pancoran.

    Sejumlah warga terpaksa berjalan kaki menyusuri Jalan MT Haryono dari Hotel Ibis hingga ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional gara-gara pipa gas bocor. "Ya, silakan berjalan di sisi kanan jalan," kata seorang petugas keamanan di lokasi kejadian pada Rabu malam, 14 Maret 2018.

    Menurut Nirwanto, selain melanggar Peraturan Wali Kota Depok, bangunan di atas jalur pipa gas di simpang Juanda juga menabrak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 tahun 2008 tentang Perencanaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.