Sampah Menumpuk di Mangrove Muara Angke, Sandiaga Uno Pesan Ini

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Suku Dinas Kebersihan Kepualauan Seribu memindahkan sampah dari kapal pengankut sampah ke truk di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, 16 Desember 2015. Sampah-sampah di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu berasal dari sampah masyarakat, kegiatan pembuangan minyak dari perusahaan pengeboran minyak lepas pantai serta dari kapal-kapal tanker. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Petugas Suku Dinas Kebersihan Kepualauan Seribu memindahkan sampah dari kapal pengankut sampah ke truk di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, 16 Desember 2015. Sampah-sampah di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu berasal dari sampah masyarakat, kegiatan pembuangan minyak dari perusahaan pengeboran minyak lepas pantai serta dari kapal-kapal tanker. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan 400 petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye telah dikerahkan untuk membersihkan sampah di Hutan Mangrove Muara Angke. Ada beberapa titik sampah di pesisir Jakarta, tetapi Pemprov DKI Jakarta memproritaskan tumpukan sampah di Muara Angke. 

    “Saya ingatkan juga untuk keselamatan dan kesehatan kerja, mereka itu saya lihat bekerja tidak pakai sarung tangan itu berbahaya kalau ada benda-benda yang tajam atau bisa menimbulkan luka nanti di tangannya," ujar Sandiaga Uno di Balai Kota, Senin, 19 Maret 2018.
     
    Menurut Sandiaga Uno, saat ini Pemprov DKI masih melakukan survei lokasi tempat penumpukan sampah. Dinas kebersihan DKI juga telah berusaha melakukan pencegahan. “Saya berharap juga komunitas-komunitas mulai menggerakkan supaya ini pemicu untuk kita stop buang sampah ke badan air,"ucapnya.

    Baca: Teknologi ERP Rawan Pelanggaran, Sandiaga Uno Disurati KPPU

     
    Berdasarkan laporan yang diterima, kata Sandiaga Uno, dirinya mendapatkan laporan bahwa masih banyak nelayan yang sering membuang samaph ke laut. Masih banyak juga masyarakat yang membuang sampah ke sungai. “Ini yang harus kita jadikan sebagai gerakan untuk hentikan membuang sampah ke badan air tapi mulailah pengelolaan sampah dengan baik ke depannya,” kata Sandiaga.
     
    Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad  Abdi Suhufan mengatakan, ancaman kerusakan eksosistem pesisir di Jakarta makin mengkhawatirkan dan mengganggu penyediaan air bersih bagi warga ibu kota. Tekanan terhadap kondisi pesisir disebabkan oleh aktvitas pembangunan itu sendiri.

    “Praktik ocean sprawl yang marak terjadi di Jakarta seperti pembangunan pelabuhan New Tanjung Priok dan reklamasi teluk Jakarta merupakan contoh aktivitas yang mengubah habitat laut menjadi ruang baru merupakan salah satu ancaman ekosistim Jakarta,” kata Abdi. 

    Baca: Emil Salim Usulkan Tiga Solusi Atasi Sampah di Teluk Jakarta

     
    Menurut dia, terdapat kontribusi yang hampir sama bahwa kerusakan ekosistim pesisir dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan air bersih dengan kegiatan pembangunan yang difasilitasi oleh negara secara massif.
     
    Selain penyediaan air bersih dan ocean sprawl, masalah pelik lainnya yang dihadapi pesisir ibukota Jakarta adalah masalah persampahan. Akibat penanganan yang tidak terpadu dari hulu ke hilir, pesisir Jakarta menjadi lokasi pembuangan alami sampah warga DKI dan sekitarnya.

    “Belum lagi pada musim barat (Desember-Februari) setiap tahunnya, karena dinamika oseanografi, sampah perairan di Teluk Jakarta terbawa arus dan gelombang hingga ke pesisir Jakarta,” ucapnya.

     
    Akibatnya pesisir Muara Angke dan hutan mangrove, kata Abdi, menjadi daerah yang terkena dampak berupa timbunan sampah dari berbagai jenis. Sampah yang tidak terurus dan menumpuk di pesisir Jakarta akan menyebabkan dampak lingkungan, kesehatan dan sanitasi bagi warga pesisir Jakarta.
     
    “Perlu ada keterpaduan dalam penanganan sampah di pesisir Jakarta dengan mengadopsi penggunanan teknologi pengolahan sampah yang modern. Hal ini bertujuan agar dampak dari manajemen persampahan yang tidak dikelola dengan baik, tidak menimbulkan implikasi pembangunan yang makin luas dan bisa  mencoreng wajah Indonesia di mata internasional,” paparnya.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.