TEMPO.CO, Bogor - Manager Legal PT Sentul City Tbk, Mitta R. Nashidik, mengatakan pihaknya selaku pengelola perumahan elit Sentul City di Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, menerapkan tariff air bersih untuk pelanggannya di Perumahan Sentul City Rp 9000 per meter kubik.
Memang, kata Mitta, jika dibandingkan dengan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang Rp 3.912, tarif tersebut menjadi cukup besar, sampai tiga kali lipat. Namun, jika melihat beban biaya operasional cukup tinggi yang harus ditanggung Sentul City, maka nilai tersebut menjadi wajar.
“Sebenarnya tarif yang ditawarkan oleh Sentul City masih dibawah jika harga biaya oprasionalnya tidak dimasukkan dalam komponen pengeluaran,” kata Mitta di Bogor, Senin, 26 Maret 2018. Pernyataan tersebut sebagai jawaban atas keluhan warga Sentul City yang menganggap tarif air minum yang harus merka bayar cukup tinggi.
Mitta mengatakan, sebelum ada izin Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), tarif yang dikenakan kepada penghuni berdasarkan kerjasama dengan PDAM adalah sekitar lebih Rp. 9000. Nilai tersebut ditetapkan berdasarkan tarif dasar yang dijual PDAM Bogor kepada Sentul City di kawasan Kandang Roda sebesar Rp. 3.912.
Masalahnya, kata Mitta, dari Kandang Ronda sampai ke penghuni di Sentul City banyak biaya oprasional yang harus dikeljuarkan oleh perusahaan Sentul City. Kerja sama manajemen Sentul City dengan PDAM Tirta Kahuripan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat penguhi di perumahan Sentul sudah berlangsung sejak 2005.
Menurut Mitta, kerja sama dilakukan karena PDAM Tirta Kahuripan belum sanggup mendistribusikan air bersihnya sampai ke rumah warga di kawasan perumahan Sentul City. “Suplai air bersih yang diproduksi PDAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dari instalasi pengolahan air baku di Cibinong hanya sampai ke reservoir milik PT Sentul City, sedangkan agar air tersebut sampai ke rumah warga, pengelolaanya dilakukan manajemen Sentul,” ujar Mitta
Berdasarkan kerjasama tersebut, Mitta menambahkan, tarif air bersih dari pengolahan milik PDAM ke Sentul City adalah Rp 3.912 permeter kubik. Tarif tersebut berdasarkan harga pokok penjualan (HPP) air bersih yang disuplai instalsi pengolahan air Cibinong hingga reservoir Sentul. “Harga per Oktober 2017 air yang dari PDAM untuk Sentul City sesuai dengan perjanjian kerjasama, yakni Rp. 3.912 per meter kubik, “ ucap Mitta.
Mitta menambahkan, suplai air dari PDAM ke Sentul rata-rata dalam satu bulan mencapai 161.494 meter kubik. Suplai tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk kawasan Perumahan Sentul, sehingga Sentul City pun mengajukan izin pengelolaan air yang diambil dari air sungai. “Air yang bersumber dari SPAM dari SIPA (Surat Izin Pengambilan Air) Sungai Cibimbin yang dimilik Sentul, kapasitas air baku yang dikasilkan hanya 51.840 meter kubik per bulan. Artinya air dari SPAM ini memenuhi kebutuhan warga kurang lebih 25 persen. Dari dua sumber ini masih kurang, sehingga Sentul City memohon peningkatan quota air izin SPAM agar kebutuhan air warga bisa dipenuhi, “ kata Mitta.
Manajemen PT Sentul City, kata Mitta, berhak menentukan tarif air kepada warga Sentul City dengan mempertimbangkan seluruh biaya pipa distribusi dari Kandang Roda hingga ke rumah-rumah di Sentul City, pemeliharaan dan perbaikan, listrik, sumber daya manusia, dan sewa lahan, dilakukan oleh Sentul City.“Namun setelah ada Izin SPAM maka tarif air adalah sebesar yang ditetapkan oleh SK Bupati Bogor,” kata Mitta.
Sebelumnya, warga Sentul City berinisial DE mendatangai kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Jumat, 23 Maret 2018. DE meminta adanya pemisahan tagihan air dan Biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan (BPPL) dari pengembang Sentul City. "Di mana air wilayah Sentul City dikelola oleh PDAM Tirta Kahuripan Bogor, bukan korporasi swasta, PT Sentul City Tbk dan PT Sukaputera Graha Cemerlang," ujar DE.
Menurut DE, pengembang Sentul City membundling tagihan air dengan tagihan BPPL. Pengembang, kata DE, juga bisa memutus sambungan air, meski warga membayar air, namun tidak membayar iuran Biaya Pemeliharaan Pengelolaan Lingkungan (BPPL). "Warga enggan bayar BPPL karena dari awal pembangunan hingga kini tak menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemda," kata DE.
DE berujar, Bupati Bogor Nurhayati mengakui adanya pembangunan yang tidak sesuai siteplan oleh pengembang Sentul City serta menghalangi penyerahan Pasilitas Prasarana Umum (PSU). Hal itu diketahui dari berdasarkan salah satu surat bupati kepada warga. "Namun bupati sepertinya diam saja dan tidak memberikan sanksi atas hal itu," ucap DE.
DE menyebutkan permasalahan air di Sentul City sering digunakan sebagai sandera untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi warga. Hal itu, ujar dia, terbukti dengan banyaknya laporan polisi yang terjadi atas warga. "Warga Sentul City dianggap tak bisa berkompromi atas penyaluran air bersih," DE menuturlkan.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Kruha) Sigit Budiono mengatakan penetapan tarif air juga menjadi masalah di Sentul City. Menurut Sigit, tarif yang didapatkan warga dari PDAM yang dikelola pengembang itu tarif bersubsidi. "Sentul city dapat dari PDAM itu tarif subsidi, diolah oleh pengembang lagi, jadi pembebanan biaya tarif," kata Sigit.
M SIDIK PERMANA | SYAFIUL HADI
