TEMPO.CO, Depok – Transportasi online roda empat menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Peraturan menteri itu dianggap sebagai upaya pelemahan ojek online yang saat ini digadang gadang sebagai angkutan umum alternatif.
“Di kebijakan itu ada poin-poin yang menurut kami itu merupakan upaya pemerintah mengurangi keberadaan ojek online,” kata salah satu driver online dari Depok, Budi WCO, yang ikut berunjuk rasa di Istana Merdeka pada Rabu siang, 28 Maret 2018.
Sebanyak 27 komunitas yang tergabung dalam Depok Online Bersatu (DOB) melakukan aksi konvoi dari Depok menuju Istana Merdeka di Jakarta Pusat.
“Poin poin penolakan kami antara lain menolak pemberlakuan KIR bagi kendaraan kami, SIM A umum untuk pengemudi, pembatasan kuota dan naikkan argo perkilo,” ujar Budi.
Dijelaskan olehnya, dengan pemberlakuan KIR, sama saja ingin mempersulit usaha driver online, pasalnya pemberlakuan KIR haru memiliki badan hukum.
“Sedangkan kami belum ada payung hukumnya,” lanjutnya.
Begitu pula dalam pemberlakuan SIM A umum, menurutnya mengurus SIM A umum akan menguras tenaga dan pendapatan mereka.
“Kami tidak tahu bagaimana mengurus SIM A umum, karena kita pengemudi pribadi dan tidak pernah mengurus SIM A umum,” kata pria yang sudah dua tahun menjadi driver online tersebut.
Dua poin lainnya kuota pembatasan per daerah dan juga argo Rp 2800 per kilometer, diminta oleh Budi dan kawan kawan untuk dihapuskan dan dinaikkan.
“Dengan membatasi kuota, otomatis akan memperbanyak deretan pengangguran, sedangkan argo kami meminta Rp 8.000 per kilometer dengan banyak pertimbangan,” kata Budi.
Aksi di Istana Merdeka ini diikuti perwakilan transportasi online se Jabodetabek, “Bagi driver lain, kami tidak memaksa untuk turut dalam aksi, tapi minimal mendukung dengan off bid selama aksi ini berlangsung,” katanya.
