Serapan Rendah, Ini Saran Politikus Partai NasDem ke Anies-Sandi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan usai Rapat Paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 di Gedung DPRD, Kamis, 30 November 2017. TEMPO/Larissa Huda

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai NasDem, Bestari Barus, menyoroti rendahnya serapan anggaran pemerintah DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (Anies-Sandi) pada triwulan pertama 2018. Dia menilai hal itu disebabkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sibuk mengikuti pendidikan.

    "Kemarin itu terlalu sibuk eselon II dan III ikut pendidikan selama hampir sebulan lebih, mungkin itu jadi penyebab," ujarnya kepada Tempo, Minggu, 1 April 2018.

    Menurut Bestari, seharusnya Anies menyeleksi SKPD yang mengikuti pendidikan. Sehingga, kata dia, tak terjadi kekosongan SKPD dalam penyerapan anggaran. "Jadi tak berantakan di dalam penyerapan anggaran," katanya.

    Baca: Serapan Anggaran Rendah, Sandiaga Uno: Jabatan PNS DKI Dirombak

    Bestari mengatakan seleksi pendidikan tak serta merta diikuti semua anggota SKPD. Selain itu, dia melanjutkan, seleksi juga lebih baik dilakukan pada pertengahan tahun, seperti Juni dan Juli. "Ini karena gubernur baru semuanya ingin ikut seleksi. Saya kira tak harus seperti itu," ucapnya.

    Di sisi lain, Bestari menilai perombakan jabatan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) akibat rendahnya serapan tak menjadi masalah. Menurut dia, beberapa perombakan perlu dilakukan untuk berbenah dan dikonsolidasikan agar anggaran terserap dengan baik. "Gubernur harus punya keyakinan bahwa timnya nanti harus bisa menjadi tim yang baik dalam penyerapan," tuturnya.

    Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan akan merombak jabatan sejumlah PNS pada pertengahan April mendatang. Hal ini dilakukan akibat seretnya penyerapan anggaran, yang hingga triwulan 2018 baru mencapai 6 persen.

    Sandiaga mengaku banyak faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran DKI masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah kinerja pegawai yang belum optimal. "Apa ada yang salah di dinas-dinas? Nah, ini yang kami (Anies-Sandi) harapkan jadi masukan nanti saat melakukan perombakan," ujarnya, Sabtu, 31 Maret 2018.

    SYAFIUL HADI | FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.