TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan belum diputuskan pergantian atau perombakan para pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI.
"Ini baru mulai review-nya, kami baru dapat hasilnya dari yang diklat kemarin," kata Sandiaga di Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Jakarta Selatan, hari ini, Rabu, 4 April 2018. "Saya selalu sampaikan tidak ada yang spesial, (pergantian pejabat) ini semua berjalan rutin."
Penjelasan Sandiaga Uno berbalik 180 derajat dari pernyataan sebelumnya. Dia mengatakan, akan dilakukan perombakan jabatan sejumlah pegawai negeri sipil pada pertengahan April mendatang. Langkah ini diambil akibat seretnya penyerapan anggaran yang hingga triwulan 2018 baru mencapai 6 persen.
"Panitia seleksinya sudah mulai dibentuk. Kemarin sudah ada pertemuan awal," kata Sandiaga Uno selepas menghadiri acara Fast Open Archery Tournament 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 31 Maret 2018.
Baca: Serapan Anggaran Rendah, Sandiaga Uno: Jabatan PNS DKI Dirombak
Wagub DKI Jakarta menginginkan pergantian pimpinan SKPD dilakukan dengan proses yang terbuka dan transparan. "Juga berbasis merit, berbasis profesionalisme tanpa ada like and dislike." Sandiaga Uno mengaku belum bisa memastikan kapan pergantian perangkat kerja tersebut.
Rencana pergantian pejabat gara-gara penyerapan anggaran rendah mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia membandingkan Anies dengan Ahok.
Menurut Trubus, rendahnya serapan anggaran DKI Jakarta dalam APBD 2018 karena koordinasi yang lemah di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Memang Satuan Kerja Perangkat Daerah koordinasinya lemah dengan Gubernur Anies Baswedan," ujar Trubus kepada Tempo hari ini, Senin, 2 April 2018.
Dia menuturkan, lemahnya koordinasi dalam birokrasi ini akibat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak berlatarbelakang birokrat. Pengetahuan dan latar belakang itulah yang berpengaruh terhadap pengawasan terhadap SKPD di lingkungan pemerintah provisni. "Tak seperti Pak Ahok, dulunya bupati dan Pak Djarot sebelumnya wali kota." katanya.
Menurut Trubus, penyerapan anggatan DKI Jakarta pada triwulan pertama setiap tahun memang selalu bermasalah. Dia mencontohkan pada Triwulan I 2017 menyerapannya cuma 25 persen, lebih dari Triwulan I 2016 yakni 33 persen. "Sekarang 2018 malah 6 persen, ini terendah dalam sejarah," ucapnya.
Atasan Sandiaga Uno, Gubernur DKI Anies Baswedan justru menganggap capaian pada triwuan I tahun ini itu lebih baik ketimbang era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Anies, tepatnya pada akhir Maret 2018 serapan anggaran 8,23 persen. “Ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,65 persen," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini, Rabu, 4 Maret 2018.
