Jumat, 16 November 2018

Anies Baswedan Sebut Serapan Terjeblok, Simak Janji Dinas SDA DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno setelah menyampaikan tanggapan tentang Raperda RPJMD 2017-2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 3 April 2018. FOTO:TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno setelah menyampaikan tanggapan tentang Raperda RPJMD 2017-2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 3 April 2018. FOTO:TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

    TEMPO.CO, Jakarta -Dinas Sumber Daya Air DKI menggenjot penyerapan anggaran yang tercatat cuma 1,7 persen pada akhir Maret lalu setelah disindir Gubernur Anies Baswedan. Kepala Dinas SDA Teguh Hendrawan mengatakan instansinya menargetkan serapan anggaran mencapai 40-50 persen hingga akhir semester pertama tahun 2018.

    Teguh Hendrawan menyampaikan, realisasi serapan anggaran terbesar adalah biaya pembebasan lahan. "Paling tidak di angka 40-50 persen sampai semester pertama. Pembebasan lahan saja sudah 40 persen," kata Teguh ketika dihubungi pada Rabu, 4 April 2018.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyinggung Dinas SDA sebagai SKPD yang realisasi serapan anggarannya paling rendah alias terjeblok. Dari target 22,8 persen, realisasi serapan keuangan baru mencapai 1,7 persen pada akhir Maret lalu.

    Baca : Serapan Anggaran Rendah, Sandiaga Uno: Perencanaan Belum Maksimal

    Teguh Hendrawan mengatakan, pihaknya masih menyelesaikan pelbagai persoalan pembebasan lahan. Dia membeberkan ada ratusan bidang lahan yang akan dibebaskan untuk proyek normalisasi, pembangunan waduk situ embung, dan pembangunan lahan gudang alkal. Masing-masing proyek pembebasan itu bakal menyerap Rp 800 miliar, Rp 500 miliar, dan Rp 450 miliar.

    Teguh menuturkan ada sejumlah kendala yang dihadapi terkait pembebasan lahan, di antaranya masih banyaknya gugatan hukum di antara ahli waris, kepemilikan yang tumpang tindih, dan lahan yang ditinggalkan pemiliknya.

    Kata dia, instansinya ingin memastikan akta kepemilikan lahan yang dibebaskan itu jelas agar tidak menimbulkan gugatan hukum di kemudian hari. "Kami harus clean and clear terkait akta kepemilikan," kata Teguh.

    Selain itu, Teguh menyampaikan bahwa instansinya masih mendorong pengadaan barang melalui sistem e-katalog. Dia berujar, sistem lelang melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI memerlukan waktu lama. Kata Teguh, usul ini telah kerap disampaikan, tetapi belum terealisasi.

    Simak juga : Serapan Rendah, Ini Saran Politikus Partai NasDem ke Anies-Sandi

    "Kalau sudah masuk e-katalog itu enak belanjanya. Tapi banyak yang belum masuk dan akhirnya melalui proses lelang. Itu melalui BPPBJ yang prosesnya cukup lama dan memakan waktu," kata Teguh lagi.

    Teguh melanjutkan, Dinas SDA berencana memulai kontrak pengadaan sejumlah alat berat pada April ini. Beberapa alat yang akan dibeli yakni ekskavator, dump truck, mobil pompa, dan sejumlah sarana penunjang lainnya. "Tahun ini untuk pengadaan pembelian peralatan berat di atas Rp 200 miliar," ujar Teguh Hendrawan menyebutkan salah satu upaya lembaganya menjawab kritik bosnya, Anies Baswedan.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tangis Baiq Nuril, Korban Pelecehan Yang Dipidana

    Kasus UU ITE yang menimpa Baiq Nuril, seorang guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengundang tanda tanya sejumlah pihak.