Demo Sukmawati Soekarnoputri, Jalan Merdeka Timur Ditutup

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa alumni 212 dan FPI berkumpul di Jalan Merdeka Timur menuntut Sukmawati Soekarnoputri dihukum karena penistaan agama Islam, Jumat, 6 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

    Massa alumni 212 dan FPI berkumpul di Jalan Merdeka Timur menuntut Sukmawati Soekarnoputri dihukum karena penistaan agama Islam, Jumat, 6 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

    TEMPO.CO, Jakarta - Massa Persaudaraan Alumni 212 dan Front Pembela Islam menggelar demonstrasi menuntut agar Sukmawati Soekarnoputri dipenjara. Massa membuka rangkaian aksi demonstrasi dengan kumandang azan dan selawat.

    Dalam pantauan Tempo, massa mulai memenuhi Jalan Medan Merdeka Timur pukul 13.35. Massa bergerak dari Masjid Istiqlal menuju lokasi demonstrasi di depan Badan Reserse Kriminal Polri. Aksi ini membuat Jalan Medan Merdeka Timur tak bisa dilalui kendaraan dan ditutup.

    Kepolisian Daerah Metro Jaya mengerahkan 6.500 personel gabungan Polri-TNI untuk menjaga unjuk rasa. Jumlah personel gabungan mencapai enam kali lipat dari massa pengunjuk rasa yang diperkirakan hanya sekitar 1.000 orang.

    "Untuk kepolisian, tim dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat," kata juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, melalui pesan pendek di Jakarta, Jumat, 6 April 2018.

    Unjuk rasa ini merupakan reaksi atas puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul Ibu Indonesia, yang dianggap telah menista agama Islam. Puisi itu diciptakan Sukmawati dan dibacakan dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018.

    Sebelumnya, sempat muncul kabar bahwa aksi ditunda setelah Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menerima permintaan maaf Sukmawati. Juru bicara aksi, Dedy S., buru-buru membantahnya. Aksi, kata dia, tetap digelar karena proses hukum harus tetap berlanjut.

    Dedy menganggap demo alumni 212 terhadap Sukmawati Soekarnoputri ini semata-mata untuk memberi dukungan kepada polisi agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih. "Barangkali, karena beliau putri proklamator, ada hambatan psikologis pada polisi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.