Ratna Sarumpaet Somasi Dishub DKI, Ini Salah Satu Poinnya

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Ratna Sarumpaet menyampaikan orasinya dalam acara deklarasi wadah pergerakan relawan bertajuk

    Aktivis Ratna Sarumpaet menyampaikan orasinya dalam acara deklarasi wadah pergerakan relawan bertajuk "Orang Kita" di Menteng, Jakarta, 13 Mei 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Ratna Sarumpaet akan menyampaikan somasi kepada petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Senin pekan depan, 9 April 2018. Somasi ini merupakan buntut dari insiden penderekan mobil Ratna Sarumpaet oleh petugas Dishub pada Selasa, 3 April 2018.

    Ratna Sarumpaet mengatakan, salah satu poin somasi itu adalah meminta Dishub DKI menyampaikan permohonan  maaf atas penderekan yang mereka lakukan. Ratna Sarumpaet ingin permintaan maaf itu ditujukan kepada publik yang pernah mengalami hal serupa.

    "Lawyer saya mengatakan, ini bisa digugat pidana. Bagi saya yang penting disomasi supaya mereka minta maaf ke publik. Bukan hanya pada saya tapi pada korban-korban lain juga, dan supaya diperbaiki," kata Ratna Sarumpaet kepada Tempo  melalui telepon selular, Sabtu, 7 April 2018.

    Selasa, 3 April 2018, mobil Ratna Sarumpaet diderek oleh petugas Dishub DKI lantaran dianggap melanggar aturan parkir di pinggir jalan. Ketika itu, Ratna Sarumpaet memarkir mobilnya di Taman Tebet, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB.

    Ratna Sarumpaet berkukuh tak melanggar peraturan apapun. Alasannya, tak ada rambu dilarang parkir di tempat tersebut. Dia pun protes kepada petugas dan mengatakan akan menghubungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebaliknya, petugas Dishub tetap membawa mobil Ratna dengan derek.

    Ratna Sarumpaet kemudian menghubungi salah satu staf Anies, John Odhius. Tak lama kemudian, mobil Ratna diantar ke rumahnya. Namun, Ratna Sarumpaet mengatakan pengembalian itu bukan lantaran dia menelpon staf Anies.

    "Saya sebagai rakyat boleh dong telpon gubernur kalau kebetulan punya nomornya, tapi jangan langsung diasumsikan maka karena itulah mobil dipulangkan," ujar Ratna Sarumpaet.

    Ratna enggan membocorkan lebih detail isi somasinya. Ratna hanya mengatakan, somasi itu harusnya menjadi pelajaran bagi Dishub agar memperjelas sosialiasi peraturan dan memperbaik cara mereka dalam melakukan penindakan.

    "Juga harus jadi pelajaran buat rakyat, jangan diam aja kalau merasa enggak salah. Ini ada baiknya juga supaya aturannya jelas. Orang itu enggak ada rambu kok, jadi rambu yang mana?" kata Ratna Sarumpaet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.