TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meyakini jebloknya serapan anggaran di beberapa dinas disebabkan oleh keberadaan makelar tanah. Menurut dia, makelar tanah menjadi biang keladi terganggunya pembebasan lahan di beberapa lokasi. "Saya yakin ada satu-dua (makelar tanah), membuat pembebasan lahan terhambat," kata Sandiaga Uno di sela kunjungan kerjanya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu, 7 April 2018.
Sandiaga Uno belum merinci langkah detail Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan makelar tanah itu. Solusi pertama, kata dia, pemerintah DKI Jakarta akan terus berupaya agar pelaksanaan pembebasan lahan dilakukan secara transparan.
Pemerintah DKI menjadi sorotan publik setelah penyerapan anggaran di triwulan pertama begitu rendah. Dinas Sumber Daya Air menjadi instansi dengan serapan paling jeblok, yakni 1,7 persen per akhir Maret dari target 22,8 persen.
Belakangan diketahui serapan anggaran rendah di awal tahun, kemudian tinggi di akhir tahun. Pola itu juga terjadi di Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu penyebab minimnya serapan anggaran di awal tahun adalah kendala pembebasan lahan.
Solusi kedua, Sandiaga Uno menambahkan, pada tahap perencanaan program. Program yang terlalu lama diproses terancam akan dihilangkan. "Kami akan bilang, kalau enggak keserap di kuartal pertama, coret saja," ujarnya.
Sejak Januari hingga Maret, kata Sandiaga Uno, tidak hanya pembebasan tanah yang tertinggal, tapi juga lelang. Karena itu, ia ingin pejabat di dinas lebih disiplin dalam pengadaan dan lelang, tidak hanya mengandalkan kondisi normal atau business as usual. "Seharusnya penyerapan di DKI itu bisa Rp 10 triliun sampai 20 triliun per tiga bulan."
