5 Poin Somasi Ratna Sarumpaet ke Dishub Dikirim ke Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratna Sarumpaet didampingi oleh kuasa hukumnya, Samuel Lengkey, saat mengadakan konferensi pers di Restoran Dapur Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018, tentang somasi atau teguran terhadap Dinas Pserhubungan DKI Jakarta. Somasi ini buntut penderekan mobil Ratna Sarumpaet di Taman Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 April 2018. FOTO: TEMPO/Kartika Anggraeni

    Ratna Sarumpaet didampingi oleh kuasa hukumnya, Samuel Lengkey, saat mengadakan konferensi pers di Restoran Dapur Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018, tentang somasi atau teguran terhadap Dinas Pserhubungan DKI Jakarta. Somasi ini buntut penderekan mobil Ratna Sarumpaet di Taman Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 April 2018. FOTO: TEMPO/Kartika Anggraeni

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Ratna Sarumpaet menyatakan telah mengirim surat somasi atau teguran kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta pagi tadi. Surat somasi tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Anies Baswedan.

    Somasi itu menyusul penyitaan mobilnya karena parkir di Taman Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa pekan lalu, 3 April 2018. Surat tebusan pun dikirimkan ke Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ratna memperpanjang persoalan ini meski mobil sudah dikembalikan sehari kemudian setelah dia menghubungi staf khusus Anies Baswedan.

    "Somasi dikirim ke Gubernur di Balai Kota sebagai penanggungjawab kepala daerah," kata Ratna Sarumpaet dalam konferensi pers di Dapur Indonesia, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 9 April 2018.

    BacaDishub DKI Tanggapi Dingin Ancaman Somasi Ratna Sarumpaet

    Ratna Sarumpaet lantas mengungkapkan lima poin somasinya. Poin-poin itu adalah meminta Dishub DKI menyampaikan permohonan maaf kepada publik yang pernah mengalami penderekan mobil; menjelaskan permasalahan penegakan peraturan daerah yang dialaminya melalui koran dan media berita nasional; melakukan kajian ulang tentang penderekan mobil yang dinilai hanya untuk mencari pendapatan dana dari masyarakat; melakukan inventarisasi masalah lalu lintas khususnya marka jalan; dan petugas Dishub DKI menderek mobilnya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmaitige daad) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.

    "Agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya pengguna kendaraan bermotor," kata Ratna Sarumpaet menjelaskan somasinya kepada bawahan Anies Baswedan.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan yang dilakukan oleh aktivis Ratna Sarumpaet memang melanggar peraturan daerah (Perda). "Itu melanggar dan enggak boleh," kata Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu, 4 April 2018. Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

    Sandiaga Uno kemudian menjelaskan bahwa setiap kendaraan tidak boleh parkir sembarangan, meskipun tidak ada rambu yang terpasang. Namun, pada akhirnya mobil Ratna Sarumpaet dikembalikan oleh petugas Dishub DKI.

    Sandiaga Uno berharap kejadian tersebut bisa menjadi shock therapy. "Mungkin harus ada shock therapy yang penting masyarakat tahu itu enggak boleh," ujar Sandiaga Uno lagi mengomentari tindakan Ratna Sarumpaet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?