Anies Baswedan Belum Laporkan Lukisan dari Pasien Gangguan Jiwa, KPK: Masih Ada Waktu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berinteraksi dengan sejumlah penyandang disabilitas saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-6 Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT) di Perpustakaan Nasional, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 10 Maret 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum melaporkan lukisan yang diterimanya dari seorang pasien gangguan jiwa Rumah Sakit Dr Soeharto Heerdjan, Grogol, ke KPK. Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengatakan mengatakan, Anies memang masih memiliki tenggat waktu pelaporan.

"Kalau itu belum masuk, kan juga baru tanggal 7 April," kata Giri ketika dihubungi pada Selasa, 11 April 2018.

Giri mengatakan Anies Baswedan masih memiliki waktu untuk melapor hingga 30 hari kerja sejak tanggal pemberian hadiah.

Baca: Dapat Lukisan dari Pasien Gangguan Jiwa, Anies Baswedan Lapor KPK

Anies Baswedan menerima lukisan dari salah satu pasien ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) bernama Andari pada Sabtu, 7 April 2018. Lukisan itu diserahkan kepada Anies melalui Dewan Pakar Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa (IPKJI) Budi Anna Keliat saat acara seminar keperawatan jiwa dan musyawarah wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Pengurus Wilayah IPKJI DKI Jakarta.

Saat menerima lukisan itu, Anies Baswedan mengatakan bakal memajang lukisan itu di kantornya setelah melaporkan hadiah itu ke KPK. "Bagus, akan saya taruh di kantor, tapi dilaporin ke KPK dulu. Iya dong, harus dilaporin," kata Anies di RS PGI Cikini, Jakarta Pusat.

KPK mewajibkan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi untuk melapor. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Pasal 12C ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 16.

Baca: Anies Baswedan Ingin Ada Prasasti untuk 357 Warga Terdampak MRT

Cenderamata yang diterima Anies Baswedan termasuk pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, yakni pemberian hadiah atau suvenir kepada pejabat saat kunjungan kerja. Namun KPK-lah yang kemudian akan menetapkan apakah pemberian itu termasuk gratifikasi yang akan ditetapkan milik negara. 






KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

2 jam lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.


Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

2 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.


Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

3 jam lalu

Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2022 masih diselidiki secara lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

3 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Gazalba Saleh akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka hari ini, 8 Desember 2022


Anies Baswedan Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

5 jam lalu

Anies Baswedan Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Ahmad Ali, mengatakan Anies Baswedan bakal menghadiri pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono. Kaesang adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo


Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

6 jam lalu

Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berproses


Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

7 jam lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.


Saat Anies Baswedan dan NasDem Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Curi Start Kampanye

8 jam lalu

Saat Anies Baswedan dan NasDem Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Curi Start Kampanye

Anies Baswedan dan Partai NasDem disebut telah mencuri start kampanye Pemilu 2024. Mereka dilaporkan ke Bawaslu.


4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

11 jam lalu

4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

Bupati Bangkalan ditahan oleh KPK, Kamis dini hari, 8 Desember 2022, pukul 00.05 WIB.


Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

12 jam lalu

Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

Kasus Formula E menjerat eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.