Pedagang Pasar Kemiri Muka Ajukan Gugatan Terkait Eksekusi Lahan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ridwan Kamil berbincang dengan warga dan pedagang pasar saat kampanye di Pasar Kemirimuka, Depok, Jawa Barat, Jumat (9/3). Kunjungan Ridwan Kamil tersebut untuk mendengarkan keluhan pengemudi angkot dan pedagang pasar tradisional terkait kondisi pasar yang memprihatinkan. ANTARA/Fachry

    Ridwan Kamil berbincang dengan warga dan pedagang pasar saat kampanye di Pasar Kemirimuka, Depok, Jawa Barat, Jumat (9/3). Kunjungan Ridwan Kamil tersebut untuk mendengarkan keluhan pengemudi angkot dan pedagang pasar tradisional terkait kondisi pasar yang memprihatinkan. ANTARA/Fachry

    TEMPO.CO, Depok – Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok terkait rencana eksekusi lahan pasar tradisional itu pada 19 April 2018. Gugatan pihak ketiga atau Derden Verzet tersebut dilayangkan oleh pedagang guna membatalkan eksekusi dan melakukan sita eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor terhadap Pasar Kemiri Muka.

    “Pedagang merasa dibohongi, para pedagang ini kan sudah melakukan jual beli, tapi mulai dari gugatan hingga eksekusi tidak sama sekali diberitahu,” kata kuasa hukum pedagang, Leo Prihardiansyah di PN Depok, Rabu 11 April 2018.

    Untuk itu, lanjut Leo, pihaknya melayangkan gugatan tersebut guna menuntut hak para pedagang. “Kami yakin banyak kejanggalan dalam proses eksekusi ini, pasalnya pihak Petamburan hanya memiliki HGB yang masa berlakunya sudah habis tahun 2008,” kata Leo.

    Baca: Pasar Kemiri Muka Depok Mau Digusur, 2000 Pedagang Akan Melawan

    Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Komisariat Kemiri Muka, Karno Sumardo mengatakan, dirinya dan ribuan pedagang pasar lainnya sudah memiliki strategi guna menghalau proses eksekusi oelh pihak pengadilan. “Kami tidak takut, selama itu masih menjadi hak kami, akan kami lawan,” kata pria yang telah 28 tahun berdagang di pasar tersebut.

    Karno mengatakan para pedagang berhak melawan karena mereka membeli kios di pasar tersebut. “Kami beli seharga Rp500.000 tahun 1990 pas pertama kali pasar ini dibuka,” katanya.

    Uang tersebut dibayar oleh para pedagang dengan cara diangsur per bulan kepada PT. Petamburan Jaya Raya yang mengaku sebagai pemilik lahan. Para pedagang Pasar Kemiri Muka merupakan relokasi pedagang pasar dari Pasar lama Dewi Sartika. Kala itu, mereka dijanjikan fasilitas lebih baik ketimbang di Pasar Lama, Dewi Sartika.

    “Tapi hingga saat ini belum ada perbaikan yang berarti di pasar ini, malah PT. Petamburan sejak tahun 1997 sudah menelantarkan kami,” lanjut pria 78 tahun tersebut.

    Dahulu para pedagang mengira tanah Pasar Kemiri Muka milik PT. Petamburan yang disewakan oleh Pemda Depok. “Ternyata mereka hanya memiliki Hak Guna Bangunan sebagai alas haknya,” lanjut Karno.

    Karno tidak mengetahui alasan PT. Petamburan meminta para pedagang mengosongkan lahan Pasar Kemiri Muka. Namun yang jelas perintah pengosongan telah terjadi sejak tahun 2011. “Waktu itu tahun 2011 keluar surat pengadilan mau dieksekusi, pas pelaksanaan kami melawan dan akhirnya tidak jadi,” kata Karno.

    Hal serupa terjadi di tahun 2015 dan kini surat pengosongan lahan kembali keluar dan rencananya akan dilaksanakan pada 19 April 2018 mendatang. “Yang jelas kami akan bertarung fisik ditambah mengajukan gugatan ke PN Depok melalui kuasa hukum kami,” katanya.

    Jika upaya tersebut gagal dan pedagang Pasar Kemiri Muka terpaksa meninggalkan pasar, mereka berjanji akan berdagang di sepanjang jalan Margonda.

    Menurut rencana, Pengadilan Negeri Depok akan melakukan eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka, Kota Depok pada tanggal 19 April mendatang. "Eksekusi dipastikan akan dilaksanakan pada 19 April," kata Humas Pengadilan Negeri Depok Teguh Arifiano saat dihubungi Tempo, beberapa waktu lalu.

    Teguh mengungkap, proses eksekusi yang dilakukan oleh PN Depok hanya melaksanakan delegasi dari PN Cibinong, Bogor yang telah memenangkan PT. Petamburan Jaya Raya sebagai penggugat yang dianggap memiliki kuasa penuh atas lahan Pasar Kemiri Muka tersebut. “Perkara pokoknya ada di Bogor, karena lokasinya di Depok, jadi kami yang melaksanakan eksekusinya,” katanya.

    Kata Teguh, polemik pasar Kemiri Muka telah mencuat sebelum Pengadilan Negeri Depok berdiri, sehingga proses persidangan dilakukan di Cibinong, Bogor.“Saya lupa tanggal putusannya, intinya kami hanya melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum,” ujarnya.

    Pemkot Depok kalah dalam gugatan yang diajukan PT Petamburan Jaya Raya. Pihak swasta tersebut mengklaim sebagai pemilik lahan pasar seluas 2,6 hektare. Selepas kalah, kepemilikan lahan pun jatuh kepada Petamburan. Pemkot Depok menyatakan pasar itu merupakan asetnya yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Bogor saat Depok ditetapkan menjadi kotamadya pada 1999.

    “Sekitar tahun 1996 memang lahan itu digarap PT. Petamburan Jaya Raya berdasar pada Hak Guna Bangunan,” kata Kasubag TU UPT Pasar Kemiri Muka, Januario Do Camo Pinto.

    Namun, pada tahun 2008 HGB tersebut telah habis, dan menurut Pinto, sesuai dengan perjanjian jika HGB mati otomatis tanah Pasar Kemiri Muka itu sudah milik negara alias dimiliki kembali oleh kabupaten Bogor. “Saya juga kurang paham, kenapa bisa Pengadilan mengabulkan PT. Petamburan sebagai pemilik sah, jelas-jelas mereka hanya punya HGB,” lanjut Pinto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.