TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program DP Nol Rupiah kelar Senin pekan depan, 16 April 2018. Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan, juga akan dikebut peraturan gubernur sebagai landasan pelaksanaan program perumahan downpayment atau DP Nol Rupiah.
"Pergub dan UPT mudah-mudahan bisa selesai Senin pekan depan. Apalagi program ini banyak peminatnya, bukan hanya dari mitra swasta (sebagai penggarap) tapi juga masyarakatnya," katanya seusai membuka acara Jobfair digital di WTC Mangga Dua, Ancol, Jakarta Utara, kemarin, Kamis, 12 April 2018.
Menurut Sandiaga Uno, setelah landasan hukum dan kelembagaan lengkap pemasaran rumah susun (rusun) DP Nol Rupiah bisa langsung di lakukan, misalnya, seperti di Klapa Village dan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Program DP Nol Rupiah adalah salah satu program utama yang ditawarkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Solahudin Uno dalam Pilkada DKI 2017. Anies dan Sandi ernah mewacanakan pembangunan rumah dengan DP Nol Rupiah sebanyak 250 unit.
Baca: Sandiaga Uno: DP Nol Rupiah Bukan Untuk Jomblo Telat Nikah
Menurut Sandiaga Uno, untuk mensukseskan program ini Pemerintah DKI harus menjalin kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan juga swasta dalam pembiayaan. Dana Pemerintah DKI tak cukup untuk menalangi uang muka konsumen.
"Skemanya 20 persen dibangun oleh pemerintah dan 80 persen itu dibangun oleh mitra," ujar Sandiaga Uno.
Untuk menekan biaya talangan, dia melanjutkan, Pemerintah DKI Jakarta merencanakan skema lain dalam penyedian rumah dengan DP Nol Rupiah. Salah satunya bekerja sama dengam pemerintah pusat melalui mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dipakai pemerintah pusat dalam program hunian DP 1 Rupiah. "Tapi dana pemerintah pusat juga terbatas. Dari badan yang dibentuk mampu mencetak blueprint pembiayaan FLPP khusus untuk DKI," ujar Sandiaga Uno.
