Sandiaga Uno: Pergub Skema DP Nol Rupiah Selesai Sebelum 30 April

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mendatangi kantor Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta Selatan 9 April 2018. Pemanggilan Sandiaga Uno terkait dengan penerbitan sertifikat Tanah di Pulau Pari. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mendatangi kantor Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta Selatan 9 April 2018. Pemanggilan Sandiaga Uno terkait dengan penerbitan sertifikat Tanah di Pulau Pari. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan peraturan gubernur atau pergub terkait dengan skema pembiayaan program rumah tanpa uang muka atau DP nol rupiah rampung sebelum akhir bulan ini.

    "Kami harapkan sebelum akhir bulan untuk (pergub) pembiayaan," kata Sandiaga Uno di Blok M Square, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

    Baca: Wagub Sandiaga Uno Janjikan Pergub DP Nol Rupiah Terbit Hari Ini

    Pemerintah DKI mematangkan dua pergub ihwal program rumah DP nol rupiah. Satu pergub mengatur soal pembentukan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) dan lainnya perihal skema pembiayaan.

    Pergub UPT, ucap Sandiaga Uno, sudah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin, 16 April itu. "Alhamdulillah sudah ditandatangani," ujarnya.

    Adapun pergub terkait dengan skema pembiayaan masih diproses. Sandiaga Uno menuturkan pemerintah DKI masih mencari skema pembayaran lain di luar fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk diatur dalam pergub itu.

    Program rumah DP nol rupiah merupakan janji Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam kampanye pilkada DKI 2017. Anies-Sandi sebelumnya mengatakan akan membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) yang akan menghendel program tersebut pada April ini. Pembentukan BLUD urung dilakukan. Sebagai gantinya, pemerintah DKI membentuk UPT lebih dulu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.