Kamis, 20 September 2018

Rumah DP Nol Rupiah, Cara Sandiaga Uno Ingin Pemasaran Mulai Mei

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan pembangunan contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, 26 Februari 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Pekerja menyelesaikan pembangunan contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, 26 Februari 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan bahwa pada awal bulan Mei akan dimulai pemasaran untuk rumah dengan DP Nol Rupiah. Peraturan mengenai kelembagaann yakni unit pelaksana tekni (UPT) telah ditanda tangani Gubernur Anies Baswedan.

    “Sekarang kami akan mengisi SDM-nya“ ujar Sandiaga di Pasar Koja Jakarta Utara Selasa 17 April 2018.

    Baca : Pergub DP Nol Rupiah, Ini Penjelasan Sandiaga Uno Kenapa 2 Pergub

    Menurut Sandiaga tahap selanjutnya menerbitkan Peraturan Gubernur tentang pembiayaan Rumah DP Nol. “Satu-dua minggu kami juga akan melengkapi Pergub pembiayaannya," tutur Sandiaga Uno.

    Pemerintah DKI tengah mematangkan dua pergub ihwal program rumah DP nol rupiah. Satu pergub mengatur soal pembentukan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) dan lainnya perihal skema pembiayaan.

    Senin lalu, Sandiaga Uno menargetkan peraturan gubernur atau pergub terkait dengan skema pembiayaan program rumah tanpa uang muka atau DP Nol Rupiah rampung sebelum akhir bulan ini.

    "Kami harapkan sebelum akhir bulan untuk (pergub) pembiayaan," kata Sandiaga Uno di Blok M Square, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

    Pergub UPT, ucap Sandiaga Uno, sudah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin, 16 April itu. "Alhamdulillah sudah ditandatangani," demikian Sandiaga Uno.

    Adapun pergub terkait dengan skema pembiayaan rumah DP Nol Rupiah masih diproses. Sandiaga Uno menuturkan pemerintah DKI masih mencari skema pembayaran lain di luar fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk diatur dalam pergub itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.