Kenapa Wakil Ketua DPRD Ingin Anies-Sandi Gusur Semua Wali Kota?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno setelah menyampaikan tanggapan tentang Raperda RPJMD 2017-2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 3 April 2018. FOTO:TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno setelah menyampaikan tanggapan tentang Raperda RPJMD 2017-2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 3 April 2018. FOTO:TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta M. Taufik mengusulkan pergantian wali kota DKI Jakarta ke Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno atau Anies-Sandi.

    Kata M. Taufik, semua wali kota Jakarta harus diganti, kecuali Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad. Taufik berasal d ari daerah pemilihan Jakarta Utara pada pemilihan legislatif 2014."Utara doang yang benerlah. Yang lain harus diganti," kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 18 April 2018 soal usulan terbarunya ke Anies-Sandi itu.

    Baca : DPRD Minta Anies Baswedan Ganti Dua Kepala Dinas, Ini Alasannya

    Taufik menilai kinerja empat wali kota itu tak bagus sehingga harus diganti. Dia pun mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno agar mengevaluasi dan melakukan pergantian.

    "Selatan harus diganti, Barat juga. Coba kamu nilai sendiri deh," kata Taufik. "Jakarta Barat coba hebat apanya, hebat tidurnya?" lanjut Taufik.

    Sebelumnya, Taufik juga mengusulkan pergantian sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Dua nama yang disebut terang-terangan yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan dan Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto. Taufik menilai kedua kepala dinas ini tak berkompeten dan tak mendukung komitmen Anies-Sandi.

    Taufik berujar, dia telah mengusulkan pergantian wali kota ini kepada Anies-Sandi. Kata dia, perihal diterima atau tidak usulan itu bukanlah urusannya."Minimal saya sudah tidak berdosa menyampaikan sesuatu yang saya tahu, udah itu aja," ujar Taufik lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.