Demo Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif, Begini Pesan Kapolda

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa driver Go-Jek menggelar demo longmarch dari Departemen Perhubungan menuju Istana Negara, Jakarta, 23 November 2017. Unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek online menuntut pemerintah segera mengakui keberadaan mereka lewat regulasi. TEMPO/Subekti.

    Ratusan massa driver Go-Jek menggelar demo longmarch dari Departemen Perhubungan menuju Istana Negara, Jakarta, 23 November 2017. Unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek online menuntut pemerintah segera mengakui keberadaan mereka lewat regulasi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis berharap  demo ojek online hari ini bisa berjalan tertib. Polda Metro Jaya sudah mengerahkan sekitar 7.000 personel guna menjaga demo.

    "Saya berharap mereka melakukan demo dengan tertib, menyampaikan aspirasi dengan baik ya," kata Idham di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 23 April 2018.

    Hari ini, sekitar 15 ribu pengemudi ojek online dari kelompok Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) akan menyampaikan aspirasi di depan umum mulai pukul 10.00-18.00. Massa demo ojek online, menurut Juru Bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono, menuntut pemerintah menyusun regulasi yang mengatur angkutan online roda dua dan aplikatornya.

    Ojek online menginginkan kenaikan tarif bersubsidi dari aplikasi dengan tarif total Rp 3.000-Rp 4.000. Mereka juga menuntut payung hukum atau legalitas bagi ojek online.

    Sebagai antisipasi terjadinya macet dan penumpukan kendaraan di sekitar lokasi demo, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf menyiapkan pengalihan arus di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika massa demo ojek online memaksa memenuhi ruas jalan. Ia menyatakan petugas akan berupaya dan mengimbau massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR agar tidak menutup jalan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.