Anies Baswedan Janji Selesaikan Konflik Pulau Pari, Warga Lega

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Pulau Pari berunjuk rasa di Balai kota DKI Jakarta, 25 april 2018. Dalam Aksinya warga meminta hak atas pengembalian pemukiman di Pulau Pari atas kejanggalan penerbitan sertifikat yg di lakukan oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) di Pulau Pari. TEMPO/Muhammad Denggan Fahrurrozie

    Warga Pulau Pari berunjuk rasa di Balai kota DKI Jakarta, 25 april 2018. Dalam Aksinya warga meminta hak atas pengembalian pemukiman di Pulau Pari atas kejanggalan penerbitan sertifikat yg di lakukan oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) di Pulau Pari. TEMPO/Muhammad Denggan Fahrurrozie

    TEMPO.CO, Jakarta - Lima orang warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, akhirnya diterima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu, 25 April 2018, pukul 16.00 WIB. Koordinator aksi warga Pulau Pari, Buyung, mengatakan dalam pertemuan tersebut Gubernur Anies Baswedan berjanji akan menyelesaikan konflik antara warga dengan perusahaan yang mengklaim sebagai miliknya.

    "Pak Anies Baswedan bicara akan langsung turun dan menyelesaikan konflik di Pulau Pari," kata Buyung melalui pesan singkat yang diterima Tempo, Rabu, 25 April 2018. Sekitar 50 orang warga Pulau Pari berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini.

    Aksi itu dilakukan untuk mengawal tindak lanjut atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang menyatakan ada penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum dalam penerbitan 62 sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan dan 14 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa.

    Dalam salah satu poin evaluasinya, Ombudsman meminta pemerintah DKI agar mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan permukiman penduduk atau nelayan sesuai ketentuan Pasal 171 ayat 2 huruf e Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 sebagai upaya perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, nelayan, lingkungan, dan ekosistem laut.

    Warga Pulau Pari menggelar unjuk rasa sejak pukul 08.00 WIB. Aksi mereka tak surut kendati hujan sempat mengguyur ibu kota siang tadi. Sekitar pukul 13.00, beberapa warga sempat diterima tim Anies Baswedan. Namun, warga meminta bertemu langsung dengan Anies Baswedan.

    Awalnya, bila tidak diterima Anies Baswedan, mereka berencana melanjutkan unjuk rasa pada Kamis, 26 Apri 2018. Namun, akhirnya Anies Baswedan menerima mereka menjelang bubar. "Alhamdulillah kebijakan Pak Anies Baswedan akhirnya membuat warga bisa sedikit bernapas lega," ujar Buyung.

    Anies Baswedan belum dapat dikonfirmasi ihwal pertemuan dan janjinya kepada warga Pulau Pari. Dia menghindar bertemu wartawan yang menunggunya di Balai Kota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.