TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menganggap Dinas Pendidikan tidak becus dalam melakukan lelang pengadaan meja dan kursi buat puluhan sekolah.
“Kacau banget biar beli mebel aja nggak bisa” kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Rabu25 April 2018.
Dua hari lalu Sandiaga Uno juga mengomentari gagal lelang di Dinas Pendidikan. Dirinya terus berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Saefullah untuk memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah yang serapannya minim.
Baca : Kenapa Lelang Barang Jasa Anies-Sandi Minim Dibanding Era Ahok
“Karena ini nggak hanya terjadi di pendidikantapi di beberapa SKPD yang menyumbang 80 persen dari penyerapan anggaran“ tutur Sandiaga Uno.
Menurut Sandiaga Uno minim serapan terjadi akibat ketakutan SKPD dimutasi tanpa sesuai prosedur. Penyerapan ini menjadi penting karena pengadaan peralatan sudah ditunggu masyarakat.
“Kami harapkan juga penyerapan ini efisien tidak memberatkan ekonomi. Jadi jangan ragu-ragu, nah ini akan kami panggil di siklus berikurnya kami akan berikan arahan di Tim Perceparan strategis untuk penyerapan anggaran“ demikian Sandiaga Uno.
SebelumnyaDinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan proses lelang pengadaan mebel meja dan bangku sekolah rampung sebelum tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengaku sudah meminta lelang ulang kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa setelah beberapa kali gagal.
"Kami sudah mengusulkan agar dilakukan lelang ulang," kata Sopan Adrianto di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 25 April 2018.
Sopan menuturkan, Dinas Pendidikan terakhir melakukan pengadaan mebel pada 2014. Pengadaan kali ini diproyeksikan untuk menutup kebutuhan sejak tahun 2014-2016 pascarehabilitasi sekolah-sekolah yang ada di DKI.
Dinas Pendidikan menganggarkan Rp 87 miliar untuk pengadaan meja dan bangku sekolah tersebut. Kata Sopan, anggaran ini untuk mencukupi kebutuhan di 183 sekolah yang tersebar di lima wilayah.
Sopan mengaku tak tahu-menahu alasan gagalnya proses lelang di BPPBJ DKI. Dia juga tak berkomentar perihal perlunya evaluasi atas gagalnya lelang tersebut. "Kalau itu ranahnya BPPBJ, tolong jangan tanya saya," ujarnya.
Namun, Sopan mengemukakan alasan dinas melakukan lelang melalui BPPBJ dan bukan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Menurut Sopan, e-katalog belum memuat barang-barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dinas. Sopan mengaku sudah mengusulkan agar barang-barang itu dimasukkan ke e-katalog, tetapi belum terbit. "Butuh waktu, ternyata memproses itu lebih dari satu tahun," kata dia.
Selama pengadaan belum terlaksana, sekolah-sekolah di DKI melakukan sistem tambal sulam penggunaan meja dan bangku sekolah. Mebel yang tak terpakai di sekolah yang sedang direhabilitasi sementara digunakan oleh sekolah lain.
