Ketua DPRD DKI Akan Panggil Anies-Sandi Soal Saham Perusahaan Bir

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi mengatakan akan melakukan kajian ulang terkait dengan pelepasan saham DKI di perusahaan bir.

    Prasetyo Edi juga akan segera memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, untuk membicarakan hal tersebut.

    Baca : Komisaris Perusahaan Bir DKI, Sarman Simanjorang Bantah karena Sandiaga Uno

    "Nah kami akan panggil dulu karena itu juga pemasukan yang paling besar, akan menanyakan kepada eksekutif juga khususnya bidang keuangan ya," kata Prasetyo dalam acara Try Out SBMPTN PDI Perjuangan di Seasons City, Jakarta Barat, Ahad, 29 April 2018.


    Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pelepasan saham milik pemerintah DKI di perusahaan bir hampir bisa dipastikan. Bahkan pemerintah telah bertemu dengan manajemen PT Delta Djakarta, perusahaan yang memproduksi bir bermerek Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih.

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menanggapi dingin rencana pelepasan saham pemerintah di PT Delta Djakarta. Seharusnya pemerintah membahas rencana itu dengan Dewan karena berkaitan dengan peraturan daerah (perda). "Perda-nya dihapuskan, nanti permohonannya ke Kementerian Dalam Negeri," kata Bestari.

    Pemerintah DKI memiliki 23,25 persen saham di perusahaan bir PT Delta sejak 1970. Besaran itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham milik pemerintah DKI dan 2,91 persen milik BP IPM Jaya, yang juga berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.