KPAI Sesalkan Dugaan Intimidasi Massa #2019GantiPresiden di CFD

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengenakan topi #2019GantiPresiden saat kegiatan Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta, 29 April 2018. Warga yang hadir mengaku tidak dikoordinir dan tidak tergabung dalam organisasi massa apapun.TEMPO/Muhammad Hidayat

    Warga mengenakan topi #2019GantiPresiden saat kegiatan Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta, 29 April 2018. Warga yang hadir mengaku tidak dikoordinir dan tidak tergabung dalam organisasi massa apapun.TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan adanya dugaan intimidasi kepada seorang anak dan ibunya oleh massa yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden di acara Car Free Day (CFD), Ahad, 29 April 2018.

    Ketua KPAI, Susanto mengatakan intimidasi terhadap anak dalam kegiatan politik akan mempengaruhi psikologis anak termasuk tumbuh kembangnya. "Kami meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam kegiatan politik," kata Susanto di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 April 2018 soal insiden intimidasi di acara CFD itu.

    Baca : Soal #2019GantiPresiden, Sandiaga: Pergub Larang CFD Buat Politik

    Sebelumnya, sebuah video yang telah viral di media sosial menunjukkan adanya sejumlah laki-laki berkaus #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada seorang ibu yang berkaus #DiaSibukKerja.

    Dalam video yang berdurasi sekirar 2 menit tersebut, ibu yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja terlihat bersama putranya. Intimidasi tersebut yang kemudian menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak.

    Sementara itu, kaus #2019GantiPresiden merupakan bentuk dukungan politik terhadap kubu yang menginginkan Presiden Jokowi diganti. Sedangkan pemakai kaus #DiaSibukKerja digunakan kelompok yang ingin Jokowi menjadi presiden dua periode.

    Selain menyayangkan adanya insiden intimidasi, Susanto juga menyesalkan orang tua yang mengajak anaknya dalam kegiatan yang mengandung unsur politik. Menurut dia, hal itu telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    Karena itu, dia meminta semua pihak untuk menghentikan pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. "Anak yang belum memiliki hak politik dan dilibatkan dalam kegiatan politik merupakan bentuk perlakuan salah," ujar Susanto terkait insiden intimidasi oleh massa berkaus #2019GantiPresiden tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.