2 Anak Tewas di Monas, Sandiaga Uno: Panitia Harus Tanggung Jawab

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembagian sembako oleh Forum Untukmu Indonesia di Monumen Nasional atau Monas, Sabtu, 28 April 2018. Foto: TMC Polda Metro Jaya

    Pembagian sembako oleh Forum Untukmu Indonesia di Monumen Nasional atau Monas, Sabtu, 28 April 2018. Foto: TMC Polda Metro Jaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah DKI akan melakukan investigasi terhadap kasus tewasnya dua anak dalam acara pembagian sembako bertajuk “Untukmu Indonesia” oleh Forum Untukmu Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu, 28 Aptil 2018.

    "Nanti ada pihak aparat yang membantu kami memastikan investigasi tuntas dan kejadian ini tak terulang lagi," ujarnya, Senin, 30 April 2018. Sandiaga melakukan langkah tersebut setelah memanggil dan meminta penjelasan dari panitia penyelenggara, Forum Untukmu Indonesia.

    “Pemerintah DKI mendesak tanggung jawab penuh dari panitia penyelenggara,” kata Sandiaga Uno. Musababnya, acara yang dihadiri lebih dari 350 ribu orang itu tak memiliki manajemen risiko yang memadai.

    Dua anak yang tewas dalam acara pembagian sembako Untukmu Indonesia itu adalah Mahesa Junaedi, 12 tahun, dan Adinda Rizki, 10 tahun. Kedua anak itu merupakan warga Pademangan, Jakarta Utara. "Mereka harus kehilangan nyawa karena berdesak-desakan," ujar Sandiaga.

    Kegiatan pesta rakyat dan bagi-bagi sembako itu digelar di Monas pada Sabtu, 28 April lalu. Acara tersebut, selain mengakibatkan tewasnya dua anak, juga menyisakan banyak sampah berserakan dan kemacetan arus lalu lintas di ruas-ruas jalan sekitar.

    Pemerintah DKI, kata Sandiaga Uno, telah melarang adanya acara bagi-bagi sembako itu. Namun panitia tetap menyertakan acara tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.