Anies Baswedan Tanggapi Rencana Deklarasi #2019GantiPresiden

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster ajakan deklarasi relawan #2019GantiPresiden. Foto/Twitter Mardani Ali Sera

    Poster ajakan deklarasi relawan #2019GantiPresiden. Foto/Twitter Mardani Ali Sera

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi tanggapan atas rencana deklarasi relawan #2019GantiPresiden yang digelar di arena car-free day (CFD), Ahad, 6 Mei 2018. Ia menegaskan bahwa hari bebas kendaraan bermotor tidak boleh ditunggangi kegiatan politik dalam bentuk apa pun. "Tidak boleh. Sudah jelas," kata Anies di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Mei 2018.

    Gerakan yang mengusung #2019GantiPresiden diinisiasi oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Gerakan ini menjadi perhatian publik ketika pekan lalu sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden mengintimidasi sejumlah orang berkaus #DiaSibukBekerja di arena car-free day. Video insiden itu viral di media sosial.
     
    Mardani membenarkan rencana deklarasi relawan #2019GantiPresiden di sekitar patung kuda Arjuna Wiwaha dan depan bundaran air mancur Monumen Nasional. Belakangan rencana berubah dengan memindahkan lokasi acara ke Taman Aspirasi Monas yang terletak di seberang Istana Negara. "Jaraknya seribu meter dari car-free day, jauh sekali. Kalau yang enggak punya niat gangguan, enggak akan datang, yang mau datang, ya, datang meski jauh," ujar Mardani, Sabtu.

    Menurut Anies Baswedan, larangan berkegiatan politik di CFD diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. "Kawasan bebas kendaraan bermotor harus tetap menjadi kawasan yang bebas dari semua kegiatan politik, sesuai dengan aturan," kata Anies.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.