Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satpol PP Gelar Sosialisasi Larangan Kegiatan Politik di CFD

image-gnews
Petugas Satpol PP saat mensosialisasikan mengenai larangan kegiatan dan atribut politik saat di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 6 Mei 2018. Penjagaan ini menyusul insiden intimidasi antara dua kelompok yang terjadi pekan lalu di arena CFD. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petugas Satpol PP saat mensosialisasikan mengenai larangan kegiatan dan atribut politik saat di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 6 Mei 2018. Penjagaan ini menyusul insiden intimidasi antara dua kelompok yang terjadi pekan lalu di arena CFD. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI menggelar sosialisasi penegakan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) pada Ahad, 6 Mei 2018. Sosialisasi penegakan pergub tersebut salah satunya dilakukan dengan membentangkan poster pada salah satu jembatan penyeberangan orang di kawasan Bundaran HI.

Berdasarkan pantauan Tempo di area CFD sekitar Bundaran HI, ada sekitar 20 petugas Satpol PP yang terlihat mondar-mandir memantau pengunjung CFD. Beberapa petugas menggunakan seragam dinas berwarna khaki dan juga kaus polo berwarna oranye bertuliskan "Region law enforcement".


Spanduk berukuran besar mengenai larangan kegiatan dan atribut politik dipasang saat Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 6 Mei 2018. Peraturan tersebut tentang larangan tidak bolehnya berkegiatan politik di CFD. TEMPO/M Taufan Rengganis

"Area lokasi sosialisasi dilakukan di beberapa titik di sepanjang Jalan Thamrin hingga Sudirman area CFD. Salah satunya di area dekat Patung Kuda Monas dan Bundaran HI," kata salah satu petugas Satpol PP yang enggan disebutkan namanya.

Baca: Petugas Satpol PP Hentikan Aksi Angkat Poster Perempuan Bicara di CFD

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kegiatan sosialisasi penegakan Pergub CFD ini menyasar kelompok yang menggelar kegiatan bermuatan politis di area CFD. Menurut petugas tersebut, jalur CFD hanya boleh dilakukan untuk kegiatan yang bertema lingkungan, olahraga, dan seni-budaya.

"Itu sesuai dengan Pergub 12 Tahun 2006," ujar petugas Satpol PP itu.


Petugas Satpol PP wanita mensosialisasikan Pergub tentang larangan melakukan kegiatan politik di lokasi dan saat berlangsungnya CFD di Jakarta, 6 Mei 2018. Memasuki tahun politik, Pemprov DKI Jakarta terus mengkampanyekan larangan kegiatan berpolitik di CFD. ANTARA

Satpol PP juga menyasar kelompok-kelompok orang yang mengenakan baju bermuatan politis terutama #2019GantiPresiden di CFD. Petugas bahkan menyediakan beberapa kaus polos berwarna putih untuk para warga yang masih mengenakan kaus #2019GantiPresiden.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

1 hari lalu

Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

Meta menambahkan fitur khusus untuk membatasi konten politik pada platform yang dinaunginya, terutama Instagram.


Dagang Sapi Politik Indonesia

4 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.


Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

4 hari lalu

Logo Instagram. Kredit: TechCrunch
Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

Instagram akan membatasi konten politik dari konten yang tidak diikuti pengguna secara default.


MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

5 hari lalu

Tim Hukum Nasional (THN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Diketahui KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.. TEMPO/Subekti.
MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

Hari terakhir permohonan PHPU. MK terima pendaftaran gugatan Pileg yang paling banyak.


Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

5 hari lalu

Layar menampilkan perolehan hasil suara di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Dalam penghitungan di Papua Pegunungan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul dan telah disahkan oleh ketua KPU Hasyim Asy'ari. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

Pengamat menilai intensitas kunjungan ke konstituen menjadi kunci utama dalam pertarungan elektoral.


Perdana Menteri Irlandia Mengundurkan Diri

8 hari lalu

Leo Varadkar. REUTERS
Perdana Menteri Irlandia Mengundurkan Diri

Leo Varadkar mengumumkan rencana mengundurkan diri. Dia tidak mempublikasi alasan pengunduran diri itu.


Razia Jam Malam di Yogyakarta selama Ramadan, Anak Usia Sekolah jadi Sasaran

10 hari lalu

Razia Jam Malam Anak di Kota Yogyakarta digencarkan selama bulan Ramadan 2024 untuk mencegah kejahatan jalanan. (Dok. Istimewa)
Razia Jam Malam di Yogyakarta selama Ramadan, Anak Usia Sekolah jadi Sasaran

Razia jam malam di Yogyakarta untuk mengantisipasi kejahatan dan kekerasan jalanan atau klitih yang berulang, pelakunya sering kali di bawah 18 tahun.


Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

11 hari lalu

Tarik Menarik Pencalonan Ganjar, Sinyal Politik Dagang Sapi
Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

Selain politik gentong babi ada juga Politik dagang sapi yang ditudingkan kepada pemerintah Jokowi


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

14 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan

15 hari lalu

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dalam rutinitas persiapan KTT ASEAN ke-43 yang digelar pada 5-7 September 2023, di Jakarta, Jumat (1 September 2023). ANTARA/Siti Nurhaliza
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan

Taufik mengungkapkan harapannya agar Satpol PP dan kepolisian konsisten mengawasi tempat hiburan malam demi menjaga ketertiban selama Ramadan.