Pembebasan Lahan Hambat Pembangunan Rumah Susun di Jakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembebasan lahan masih akan menjadi kendala bagi upaya pembangunan rumah susun (rusun) di DKI Jakarta, pada tahun 2003 ini. Masalah pembebasan tanah itu juga menjadi kendala serupa di tahun 2002 lalu. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Perumahan DKI, Jaendar Sagala, usai acara jamuan minum kopi (cofee morning) di Balaikota DKI, Kamis (16/1). Pada tahun 2002, kata Sagala, hanya sekitar 30 persen dari total anggaran pembangunan rusun sebesar Rp. 101 miliar yang dapat diserap. Pasalnya, Pemda mengalami kesulitan membebaskan lahan yang rencananya akan dimanfaatkan untuk membangun rusun. Sebagian besar warga yang tinggal di lahan tersebut, kata Sagala, menolak pembayaran lahan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Mereka minta diganti dengan harga di atas NJOP, ujarnya. Sementara itu, dalam RAPBD DKI 2003, Dinas Perumahan mengajukan usulan anggaran sebesar Rp.180 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp.140 miliar diantaranya akan dimanfaatkan untuk proses pembebasan lahan. Namun, pihaknya merasa khawatir, kesulitan seperti tahun sebelumnya akan berulang. Lahan yang akan dibebaskan tahun ini, katanya, masing-masing adalah kawasan Marunda Jakarta Utara, Rawa Bebek Jakarta Timur, dan satu lokasi lainnya di Jakarta Selatan. Selain itu, pihaknya juga akan meneruskan rusun yang pembangunannya sudah berjalan sebelumnya. Misalnya, rusun Penjaringan, Jakarta Utara dan Kebon Jahe, Jakarta Timur. Lokasi yang akan dibebaskan tahun ini, baru akan dibangun rusun pada tahun 2004, katanya. Untuk lokasi di Marunda, kata Sagala, rencananya akan dibangun kompleks rusun massal yang bisa ditempati lebih dari tiga ribu kepala keluarga (KK). Disana juga akan dibangun fasilitas seperti sekolah, sarana olah raga dan sarana kesehatan, sehingga menjadi kawasan pemukiman yang lengkap. Di kawasan ini, lahan yang sudah dibebaskan sebesar 15 hektar dari rencana seluas 41 hektar. Sagala juga mengatakan, kendala lain yang muncul adalah ketidakmampuan warga untuk membeli rusun. Hal itu biasanya dialami oleh warga yang selama ini tinggal di lahan yang bukan miliknya dan akan dijadikan lokasi pembangunan rumah susun. Ketika diminta membeli rusun di bekas lokasi tempat tinggal mereka, ternyata mereka tidak mampu. Ada juga yang membeli untuk dijual lagi atau mencari keuntungan, dan orang ini kembali ke tempatnya semula, katanya. Oleh sebab itu, Pemda DKI akan mengubah sistem rusun dari sistem beli ke sistem sewa. (Dimas Adityo-Tempo News Room)

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.