Mako Brimob Rusuh, BNPT Bicara Deradikalisasi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mobil Tim Unit Identifikasi dan Olah TKP Polda Metro Jaya memasuki Markas Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan di Rutan khusus teroris, Depok, Rab, 9 Mei 2018. Tempo/Irsyan

    Mobil Tim Unit Identifikasi dan Olah TKP Polda Metro Jaya memasuki Markas Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan di Rutan khusus teroris, Depok, Rab, 9 Mei 2018. Tempo/Irsyan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh yang diduga menimbulkan korban tewas di Markas Komando atau Mako Brimob Polri di Kelapa Dua, Kota Depok, belum sepenuhnya padam. Polri masih bernegosiasi dengan sejumlah tahanan kasus terorisme yang terlibat.

    Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)Irfan Idris, mengatakan penanganan kerusuhan di Rumah Tahanan Mako Brimob sepenuhnya kewenangan Brimob Polri.

    Adapun tugas BNPT adalah menjalankan strategi dan siklus deradikalisasi atau menghilangkan radikalisme baik di lembaga pemasyarakatan maupun di luar. "BNPT menunggu langkah aparat kemudian kami identifikasi dan bina (para narapidana)," kata Irfan pada saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu, 9 Mei 2018.

    BacaTerbaru: Kerusuhan Mako Brimob, Polisi Ajak Tahanan Bernegosiasi 

    Kerusuhan Mako Brimob terjadi pada Selasa malam, 8 Mei 2018, sejak sekitar pukul 21.00 WIB di Blok C. Musababnya sepele yakni diduga soal titipan makanan untuk tahanan. Di RS Polri R. Soekanto sudah tiba enam kantong jenazah dan telah disiapkan enam peti mayat.

    Belum ada penjelasan dari Polri tentang korban kerusuhan, baik dari pihak Brimob maupun tahanan teroris. Sejak tadi malam santer kabar terjadi perebutan empat senjata api Brimob dan penyanderaan beberapa personil Brimob.

    Penjagaan di Mako Brimob masih ketat. Sejak pagi tadi kendaraan Kepolisian lalu-lalang di sekitar Mako Brimob. Arus lalu lintas pun tersendat baik dari arah Jakarta maupun Depok.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.