Sandiaga Sebut 20 Persen Warga Jakarta Alami Gangguan Kejiwaan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan sambutan saat kampanye stop bullying #jangandianggapremeh di CFD kawasan Bundaran HI, Jakarta, 13 Mei 2018.  Bullying dapat berpengaruh terhadap Psikologis korban. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan sambutan saat kampanye stop bullying #jangandianggapremeh di CFD kawasan Bundaran HI, Jakarta, 13 Mei 2018. Bullying dapat berpengaruh terhadap Psikologis korban. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ada 20 persen warga DKI Jakarta yang diperkirakan mengalami masalah gangguan kejiwaan. Menurut Sandi, hal ini dipicu oleh berbagai kejadian di lingkungan sekitar dan kondisi kota metropolitan Jakarta.

    "Masyarakat Jakarta yang mengalami permasalahan kejiwaan ini perlu kami petakan dengan kebijakan yang tepat," ucap Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis pagi, 17 Mei 2018.

    Menurut Sandiaga, kondisi tersebut perlu dipantau terus-menerus. Karena itu, pemerintah DKI sedang merencanakan membuat sebuah lembaga bernama Jakarta Institute for Mental Health (JIMH).

    Baca: Wagub Sandiaga Uno Keluhkan Sampah Pulau Tidung

    Lembaga JIMH itu adalah bagian dari kebijakan yang akan dikeluarkan.

    Sandiaga Uno berujar, saat ini, sudah ada pilot case yang telah dilakukan pemerintah DKI untuk menangani masalah kejiwaan ini.

    Sandiaga menuturkan pemerintah DKI Jakarta telah melakukan penelitian di Kepulauan Seribu mengenai masalah gangguan kejiwaan. "Kami baru mendapatkan data-data dari pilot case di Kepulauan Seribu, di mana tingkat stres masyarakat di sana, khususnya di Pulau Panggang, cukup tinggi. Sama dengan rata-rata nasional," kata Sandiaga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.