DKI Mau Lepas Saham Bir, Sandiaga Uno: Ketua DPRD Sulit Ditemui

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Wagub DKI Jakarta Sandiaga Alahudin Uno bercengkrama setelah melakukan Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Diketahui hubungan anatara eksekutif dan legislatif sempat memanas saat membicarakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pidato politik Anies dan Sandi. Tempo/Ilham Fikri

    (ki-ka) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Wagub DKI Jakarta Sandiaga Alahudin Uno bercengkrama setelah melakukan Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Diketahui hubungan anatara eksekutif dan legislatif sempat memanas saat membicarakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan pidato politik Anies dan Sandi. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan permohonan melepas saham perusahaan bir PT Delta Djakarta akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Namun Sandiaga mengaku kesulitan menyampaikan rencana pelepasan saham itu kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

    "Saya sudah tiga hari ke paripurna mencari Pak Pras. Saya ingin bicara, tapi Pak Pras belum ada ditelponin enggak masuk-masuk," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

    Pemerintah DKI Jakarta berencana melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan rencana pelepasan pada Rabu, 16 Mei 2018. Namun pelepasan saham itu tak bisa dilakukan begitu saja. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan pelepasan saham harus melalui pembahasan dan persetujuan DPRD.

    Menurut Sandiaga, pihaknya sudah menyampaikan rencana itu secara lisan kepada pemimpin DPRD yang lain. Sandiaga juga sudah memberi tahu Yuke Yurike, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Sandiaga tidak menampik besarnya dividen yang disetorkan Delta Djakarta setiap tahun menjadi alasan DPRD menolak rencana tersebut. Sebelumnya, ia memperkirakan Delta menyetor dividen sekitar Rp 40-50 miliar dari pendapatan 2017.

    Sandiaga menjelaskan, pemerintah DKI membidik lebih dari Rp 1 triliun dari pelepasan saham itu. Jika hanya mengandalkan dividen, pemerintah DKI perlu waktu sekitar 20 tahun atau lebih untuk mendapat dana senilai tersebut.

    "Ini kan ada time value of money, sedangkan sekarang kita bisa gunakan dana tersebut buat begitu banyak  pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat langsung," ujar Sandiaga Uno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.