Gubernur DKI Berharap Segera Ada Komisi Ombudsman Daerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, saat ini perlu segera dibentuk komisi ombudsman daerah untuk mengawasi kinerja dan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemda DKI. Hal ini disampaikan Sutiyoso di sela-sela acara jamuan minum kopi (coffe morning) di Balai Kota DKI, Kamis (16/1). Menurut Sutiyoso usulan tersebut sudah disetujui sejumlah fraksi di DPRD DKI. Selama ini, kata bekas Pangdam Jaya ini, sudah ada Bawasda yang melakukan pengawasan. Namun, dia menilai peranlembaga itu kurang efektif karena adanya berbagai keterbatasna, baik keahlian maupun jumlah tenaga. Padahal, banyak yang harus ditangani. Hal inilah yang dinilainya sebagai penyebab sulitnya korupsi tidak bisa cepat diberantas. Dengan Komisi Ombudsman Daerah, pengawasan KKN jadi lebih intens. Walaupun mengandung konsekwensi bisa menyoroti siapa saja termasuk saya, kata Sutiyoso. Mengenai struktur maupun mekanismenya, kata dia, harus diperhitungkan secara matang. Pemda DKI sendiri juga tidak akan ikut mengaturnya. Yang kita harapkan komisi ini independen. Tapi jangan ditanggapi apriori dulu oleh lembaga swadaya masyarakat, ujarnya. Dia berharap komisi ombudsman daerah di DKI ini bisa jadi barometer, pilot project atau percontohan bagi pemberantasaan korupsi di daerah-daerah lain. Nah. Kalau di DKI bisa melakukan, kenapa di daerah lain tidak, kata dia. Sutiyoso berharap lembaga-lembaga swadaya masyarakat yangbergerak di bidang pemberantasan korupsi yang seharusnya bergabung dalam komisi ini. Termasuk Pak Teten (koordinator Indonesian Corruption Watch, teten Masduki), Pak Farid (Koordinator Government Watch, Farid R. Faqih), kalau mau ke situ saya senang sekali, ujar Sutiyoso. Acara coffe morning ini dihadiri pimpinan DPRD, seperti Muhammad Suwardi (Fraksi PAN), Chudlary Syafii Hadzami, seluruh wali kota, para kepala dinas, dan pejabat di lingkungan Pemda DKI. (Dimas Adityo-Tempo News Room)

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.