Polemik Kartu Imunisasi, Ini Penerapannya di Sekolah Dasar Negeri

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Pius Erlangga

    Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta -Kepala SDN 03 Menteng Achmad Solikhin mengatakan sekolahnya tak menjadikan kartu imunisasi sebagai syarat utama pendaftaran siswa baru. Namun, ia memang menganjurkan ketika orang tua melakukan pendaftaran ulang agar bisa  menyerahkan kartu imunisasi.

    "Kalau saat daftar ulang belum menyerahkan (kartu imunisasi) masih tetap bisa lanjut diterima. Kami masih berikan kesempatan," kata Achmad di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Mei 2018.

    Baca : Anies Baswedan Revisi Lagi Edaran Hapus Syarat Imunisasi di Era Ahok

    Achmad memaparkan pihaknya memberikan waktu selama 6 bulan untuk anak melakukan imunisasi. "Jadi ini wajib dengan persyaratan tambahan 6 bulan kedepan, setelah imunisasi baru diserahkan," ucap dia.

    Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta mencabut surat edaran imunisasi dan identitas anak sebagai syarat bagi calon murid baru tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang pernah diwajibkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan surat edaran itu dicabut lantaran menimbulkan tafsir beragam.

    Anies Baswedan memutuskan imunisasi tetap menjadi syarat bagi calon peserta didik baru, tetapi tak mutlak. Calon peserta didik baru masih diharuskan membawa Kartu Imunisasi. Namun, mereka yang belum pernah diimunisasi pun tetap bisa mendaftar.

    Achmad menambahkan jika memang ada kendala dalam melakukan imunisasi, sekolah akan membantu dengan bekerjasama dengan Puskesmas di kecamatan. "Sama dengan kalau kartu hilang, bisa kami bantu juga," kata dia.

    Senada dengan Achmad, Kepala SDN 27 Utan Kayu Selatan, Astaria Simanjuntak juga mengatakan tak menjadikan kartu imunisasi sebagai syarat utama masuk sekolah. "Ya nggak lah, kalau ngga ada kartu masih tetap bisa mendaftar. Kan bisa sambil jalan," demikian Astaria, Selasa, 22 Mei 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.