Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Bupati Kepulauan Seribu Akan Klarifikasi ke Warga Pulau Pari

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Sebuah bangunan milik warga berdiri di atas tanah sengketa antara PT Bumipari Asri dan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Sebuah bangunan milik warga berdiri di atas tanah sengketa antara PT Bumipari Asri dan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Bupati Kepulauan Seribu Irmansyah mengklaim rencana pertemuannya dengan warga Pulau Pari murni dilakukan dengan tujuan yang baik. Pertemuan dilakukan di tengah sengketa lahan antara warga dan pengembang ini.

Tak ayal, protes keras pun datang dari warga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari.

"Kami hanya ingin melakukan beberapa klarifikasi," kata Irmansyah saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018. Menurut dia, pertemuan bersifat terbuka dan setiap orang bisa menyampaikan fakta sesuai data yang dimiliki.

Baca : Koalisi Selamatkan Pulau Pari Protes Undangan Bupati Kepulauan Seribu

Selain soal sengketa tanah, kata Irmansyah, pertemuan itu juga akan membahas rencana penataan Pulau Pari kedepannya bersama warga. Potensi pulau ini, kata dia, sangatlah besar.

Saat ini saja, ada sekitar 5.000 wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Pari. "Jadi ini soal bagaimana penataan ini memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat," kata Irmansyah lagi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus sengketa lahan itu memasuki babak baru setelah Ombudsman perwakilan Jakarta Raya menerbitkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan terhadap konflik tanah di Pulau Pari pada 9 April 2018.

Hasilnya, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi pada penerbitan sertifikat tanah untuk dua pengembang di Pulau Pari, PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Walhasil, Ombudsman meminta agar peruntukan tanah dikembalikan ke warga.

Di tengah proses ini, datanglah Surat Undangan Bupati Kepulauan Seribu No.975/-1.71132 tertanggal 14 Mei 2018 yang ditujukan kepada warga Pulau Pari. Dalam surat itu, tercantum agenda pertemuan yaitu penjelasan tentang legalitas HGB (Hak Guna Bangunan) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) di Pulau Pari.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Ungkap Ada Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN

15 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY Ungkap Ada Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengungkapkan masih ada 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN.


Jokowi Cerita Alasan Genjot Program Sertifikat Tanah: Agar Tak Ada Lagi Namanya Sengketa-sengketa..

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo memperlihatkan sertifikat ketika memberikan sambutan saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pengasih, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Jumat 30 Januari 2020. Presiden menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang berasal dari seluruh DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Jokowi Cerita Alasan Genjot Program Sertifikat Tanah: Agar Tak Ada Lagi Namanya Sengketa-sengketa..

Presiden Jokowi menceritakan alasan pemerintahannya menggenjot program pembagian sertifikat tanah.


Cak Imin Soroti Ribuan Konflik Agraria di Indonesia, KPA: Meningkat Drastis di Era Jokowi

22 Januari 2024

Petani Ogan Ilir Farida, korban kekerasan aparat kepolisian menunjukkan bekas proyektil yang menembus lengan kanannya, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (1/8). Walhi, korban dan keluarga korban mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kekerasan aparat kepolisian dengan warga Ogan Ilir yang menewaskan 1 orang dan korban luka-luka terkait konflik agraria antara warga dan PTPN VII di Desa Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. TEMPO/Imam Sukamto
Cak Imin Soroti Ribuan Konflik Agraria di Indonesia, KPA: Meningkat Drastis di Era Jokowi

Cak Imin menyebut ada ribuan konflik agraria. Jumlahnya meningkat drastis pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi


Warga Pancoran Buntu II Curiga Kebakaran Disengaja, Ungkit Soal Sengketa dengan Pertamina

20 Desember 2023

Kebakaran yang menghanguskan 34 rumah dan 1 Pabrik Tempe di jalan Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan pada Senin, 11 Desember 2023.TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Warga Pancoran Buntu II Curiga Kebakaran Disengaja, Ungkit Soal Sengketa dengan Pertamina

Warga Pancoran Buntu II sudah bertahun-tahun bersengketa dengan Pertamina. BUMN itu menuding warga bekerja sama dengan mafia tanah.


Rekomendasi 5 Pulau di Kepulauan Seribu untuk Habiskan Akhir Pekan

24 Oktober 2023

Wisatawan melakukan selam permukaan (snorkeling) di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu 9 September 2023. Sudin Parekraf Kepulauan Seribu.mencatat ada 295.221 wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Seribu sepanjang Januari hingga Agustus 2023, kunjungan tersebut meningkat karena promosi media sosial serta program hiburan lainnya yang dilakukan pihak Pemprov DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Rekomendasi 5 Pulau di Kepulauan Seribu untuk Habiskan Akhir Pekan

Dekat dari Jakarta, Kepulauan Seribu memiliki sejumlah pulau menarik untuk dikunjungi


BPN Bogor Runut Lahan Konflik TNI AU Vs Warga Rumpin dari Eigendom, Tak Pakai Dokumen Girik

18 Oktober 2023

Warga Desa Sukamulya, Rumpin, Bogor, memasang spanduk menolak klaim TNI AU atas kepemilikan tanah 1000 hektare. Foto: Forum Masyarakat Desa Sukamulya
BPN Bogor Runut Lahan Konflik TNI AU Vs Warga Rumpin dari Eigendom, Tak Pakai Dokumen Girik

BPN Bogor saat ini tengah mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti untuk menyelesaikan konflik lahan antara TNI Vs warga Rumpin.


Pertama Kalinya Tanah Ulayat di Sumatera Barat Dapat Sertifikat, Hadi Tjahjanto Blak-blakan Cerita Prosesnya

11 Oktober 2023

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bapan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didampingi istrinya, Nanny dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana (kanan), seusai mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Kegiatan ini menjadi salah satu tujuan pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Penyelenggara Negara pada tahun 2023, selain Kementerian ATR/BPN bersama KPK berkomitmen melalui transparasi tata ruang sebagai bagian pencegahan korupsi perizinan. TEMPO/Imam Sukamto
Pertama Kalinya Tanah Ulayat di Sumatera Barat Dapat Sertifikat, Hadi Tjahjanto Blak-blakan Cerita Prosesnya

Hadi Tjahjanto menceritakan proses hingga akhirnya, untuk pertama kalinya negara menyerahkan HPL tanah ulayat masyarakat adat Tanah Datar.


Megawati Singgung Konflik Agraria Terjadi karena Konversi Lahan

2 Oktober 2023

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengepalkan tangan salam merdeka saat penutupan Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023. Rakernas IV PDI Perjuangan itu menghasilkan 9 rekomendasi soal kedaulatan pangan dan 8 rekomendasi pemenangan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Megawati Singgung Konflik Agraria Terjadi karena Konversi Lahan

Megawati mengatakan, sekilas, konversi lahan dilakukan untuk hal-hal yang lebih bagus. Padahal, kata dia, hal itu tidak dilakukan dengan melihat visi


Wali Kota Bekasi Jamin Bakal Bayar Lahan 3 Sekolah Disegel Ahli Waris Rp 19 Miliar

31 Agustus 2023

Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) V Bantargebang di Kota Bekasi terpaksa belajar dari rumah atau PJJ karena sekolah mereka disegel ahli waris lahan sejak Minggu, 27 Agustus 2023. Tempo/Adi Warsono
Wali Kota Bekasi Jamin Bakal Bayar Lahan 3 Sekolah Disegel Ahli Waris Rp 19 Miliar

Wali Kota Bekasi memperkirakan pembayaran lahan tiga sekolah kepada ahli waris bisa terlaksana paling lambat pada November 2023.


5 Destinasi Wisata di Kepulauan Seribu untuk Akhir Pekan

31 Agustus 2023

Wisatawan berwisata di Pantai Pasir Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, 19 November 2017. Kepulauan Seribu memiliki sejumlah pulau yang menjadi tujuan wisata bahari di antaranya adalah Pulau Pramuka, Pulau Air, Pulau Semak Daun, Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa. ANTARA FOTO/R. Rekotomo
5 Destinasi Wisata di Kepulauan Seribu untuk Akhir Pekan

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, liburan ke Kepulauan Seribu bisa dilakukan dalam sehari atau dua hari.