Alumni UI Serukan Tolak Radikalisme dan Intoleransi di Kampus

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gedung Universitas Indonesia.

    Ilustrasi gedung Universitas Indonesia.

    TEMPO.CO, Depok - Sebanyak 3.013 Alumni Universitas Indonesia atau UI membuat pernyataan sikap penolakan radikalisme dan intoleransi.

    Perwakilan alumni UI telah menyerahkan pernyataan tersebut langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bambang Wibawarta pada Kamis, 24 Mei 2018.

    Menurut juru bicara perwakilan Alumni UI, Pamela Cardinale, lingkungan kampus harus bersih dari penyebaran dan praktik radikalisme serta intoleransi.

    Dia menjelaskan, pernyataan sikap tersebut digagas setelah kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, tak jauh dari Kampus UI, kemudian disusul serangan teroris di sejumlah wilayah.

    “Lalu secara spontan dan bergulir cepat, terkumpul 3.013 orang yang memiliki suara yang sama dalam menentang radikalisme dan intoleransi,” kata Pamela melalui siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 25 Mei 2018.

    Pamela menuturkan, UI memiliki Pusat Studi Kajian Terorisme sebagai program mencegah tumbuh bibit radikalisme. Program Forum Kebangsaan yang rutin dilaksanakan serta Program K2N (Kuliah Kerja Nyata) juga diarahkan ke wilayah-wilayah yang rawan. Tujuan agar mahasiswa dapat bantu menyebarkan paham kebangsaan di wilayah-wilayah tersebut di seantero Indonesia.

    Pamela mengusulkan program bersama UI dengan para alumninya semisal diskusi bertema kebangsaan dan nasionalisme.

    “Pertemuan hari ini adalah langkah awal membangun sinergi yang baik antara Universitas Indonesia dengan para alumninya."

    Wakil Rektor UI Bambang Wibawarta mengapresiasi inisiatif para alumni. Tawaran untuk melakukan kerjasama akan dituangkan dalam program yang konkrit menanggulangi radikalisme dan intoleransi. “Di UI sudah ada Forum Kebangsaan,  Pusat Kajian Terorisme,  Program Studi Kajian Terorisme, dan Kuliah Kerja Nata terkait kebangsaan,” ujarnya kepada Tempo.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.