Polisi Buru Penyebar Hoax SARA Menjelang Pilkada Bekasi

Kapolres Bekasi Kota, Kombes Indarto menunjukkan barang bukti kasus persekusi anggota ormas terhadap pemilik toko obat di daerah Pondok Gede. TEMPO/Adi Warsono

TEMPO.CO, Bekasi – Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota memburu penyebar hoax yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Kristen Bekasi for Rahmat Effendi menjelang pemilihan kepala daerah Kota Bekasi.

“Kami akan pastikan pelaku bakal dihukum maksimal, mudah-mudahan bisa segera tertangkap," ujar Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Indarto pada Sabtu, 26 Mei 2018.

Baca juga: Mabes Polri: Penyebar Hoax Diancam Hukuman 6 Tahun Penjara

Menurut Indarto, isi selebaran tersebut mengacaukan kedamaian dan memecah belah warga Kota Bekasi menjelang pilkada pada 27 Juni 2018.

Isi selebaran bohong itu memberikan peringatan kepada ulama, ustad, dan habib se-Kota Bekasi tidak menyebarkan ujaran kebencian kepada calon Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Penjabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah, mengapresiasi langkah kepolisian yang segera bertindak melakukan penyelidikan.

"Orang yang menyebarkan berita hoax tersebut bukan bagian dari orang beragama," kata dia.

Pemilihan kepala daerah di Kota Bekasi diikuti dua pasangan calon. Wali kota inkumben, Rahmat Effendi, yang berpasangan dengan Tri Adhianto, diusung Partai Golkar, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hanura. Sedangkan lawannya, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus, diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra.

Simak juga: Ini Pengakuan Penyebar Berita Hoax Bom Duren Sawit

Rahmat Effendi meminta pendukungnya dan masyarakat tak terprovokasi setelah beredarnya hoax bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut.

"Kabar, berita, harus dicerna dulu kebenarannya. Cek dan ricek harus dilakukan agar terhindar dari kecerobohan menerima dan mengolah informasi," kata Rahmat menjelaskan hoax yang menimpanya.






Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

1 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

1 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

16 hari lalu

Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

PD Sarana Jaya minta modal Rp 1,25 triliun, DPRD sebut untuk pembelian lahan itu rumah DP 0 rupiah yang belum memenuhi target.


Mendagri Sebut Banyak Masyarakat di DOB Papua Minta Pj Gubernur dari Luar

31 hari lalu

Mendagri Sebut Banyak Masyarakat di DOB Papua Minta Pj Gubernur dari Luar

Menurut Tito, masyarakat di DOB Papua khawatir terjadi konflik kepentingan Pemilu 2024 jika Pj Gubernur yang dipilih berasal dari orang Papua asli


Inspirasi Perempuan Kepala Daerah, Bupati Musi Rawas: Jadikan Daerah Ini Lebih Baik

45 hari lalu

Inspirasi Perempuan Kepala Daerah, Bupati Musi Rawas: Jadikan Daerah Ini Lebih Baik

Bupati Musi Rawas Ratna Machmud bekerja hampir tanpa libur sejak dilantik Februari 2021 lalu. Dia jadi inspirasi perempuan kepala daerah.


Mau Pemilu, Brasil Cemaskan Fitur Baru WhatsApp Ini

30 Juli 2022

Mau Pemilu, Brasil Cemaskan Fitur Baru WhatsApp Ini

Juru bicara WhatsApp mengatakan mereka akan terus mengevaluasi kapan waktu terbaik untuk meluncurkan fitur tersebut di Brasil.


Waspada Hoax Surat Kenaikan Tarif Transfer

29 Juli 2022

Waspada Hoax Surat Kenaikan Tarif Transfer

Pelaku kejahatan siber berupaya dengan berbagai cara mencari kelemahan calon korban. Ada yang melalui iklan palsu di media sosial hingga yang terbaru surat kenaikan tarif transfer antar bank.


Terkini Bisnis: Zulhas Pertimbangkan Cabut DMO, Hoax Lowongan Kerja PGN

22 Juli 2022

Terkini Bisnis: Zulhas Pertimbangkan Cabut DMO, Hoax Lowongan Kerja PGN

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 22 Juli 2022 antara lain Mendag Zulkifli Hasan yang tengah mempertimbangkan mencabut DMO CPO.


Kata BMKG Soal Tweet 'Tsunami Tropi buat King EMYU'

22 Juli 2022

Kata BMKG Soal Tweet 'Tsunami Tropi buat King EMYU'

BMKG menyatakan sudah menindaklanjuti unggahan semacam meme soal 'Tsunami Tropi buat King EMYU' yang menggunakan akun BMKG.


Lowongan Kerja di PGN Hoax, Pelamar Diimbau Mengecek di Situs Resmi

22 Juli 2022

Lowongan Kerja di PGN Hoax, Pelamar Diimbau Mengecek di Situs Resmi

Kepala Divisi Corporate Communication PT PGN Tbk, Krisdyan Widagdo Adhi menyatakan informasi lowongan kerja ada di situs resmi.