BPK Beri Jakarta Opini WTP Setelah 4 Tahun Berturut-turut Gagal

Pekerja merapikan halaman Balai Kota, Jakarta, 15 Oktober 2017. Pemprov DKI menghias sebagian gedung Balai Kota untuk digunakan untuk acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2017. Opini WTP ini diraih setelah pemerintah DKI hanya memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) selama empat tahun berturut-turut.

"BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," ucap anggota V BPK RI, Isma Yatun, di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Isma Yatun mengatakan opini tersebut diberikan berdasarkan pemeriksaan LKPD tahun 2017 dan implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pemerintah DKI Jakarta. Menurut dia, pemerintah DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Malu Sekali Jika DKI Tak Raih Opini WTP dari BPK

Beberapa langkah tindak lanjut yang dimaksud adalah pembentukan Badan Pengelolaan Aset Daerah, inventarisasi aset tetap, perbaikan kartu inventaris barang (KIB), penelusuran dan koreksi catatan aset yang belum valid, koreksi nilai aset yang belum wajar, serta penyempurnaan sistem informasi aset tetap.

Isma Yatun kemudian menekankan perlunya penataan aset secara sistematis dan berkelanjutan. Menurut dia, perhatian akan hal ini penting mengingat besarnya nilai, jumlah, dan kompleksitas jenis aset tetap pemerintah DKI.

"Inventarisasi aset tanah milik pemerintah DKI Jakarta secara fisik dan administrasi serta pengamanan secara legal dan fisik atas bukti kepemilikan aset belum dilakukan secara menyeluruh," ujar Isma Yatun.

Dia menuturkan ada dua catatan BPK atas laporan hasil pemeriksaan tersebut. Temuan itu meliputi sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Ihwal SPI, kata Isma, terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) serta penagihan kewajiban fasos-fasum tersebut. Selain itu, BPK menemukan bahwa penatausahaan belanja serta kas atas dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) belum memadai.

Temuan kedua, ucap Isma, adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah susun, gedung sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. "Sehingga menghambat pemanfaatannya untuk pelayanan masyarakat," ujarnya.

Isma menuturkan laporan hasil pemeriksaan ini hendaknya tak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban, tapi juga pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan anggaran. Pemerintah DKI pun diminta menindaklanjuti LHP BPK ini selambat-lambatnya dalam 60 hari.

Dia mengatakan opini WTP dari BPK hari ini bukan jaminan tidak adanya atau kemungkinan timbulnya fraud (penyimpangan) dalam pengelolaan keuangan pemerintah DKI pada kemudian hari.






Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

14 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

32 hari lalu

Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

Jakpro menegaskan audit laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 saat ini sedang berlangsung. Audit dilakukan oleh KAP, bukan BPK.


Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

36 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperbaiki pengadaan program Komponen Cadangan (Komcad) yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).


Calon Presiden Jalur Menteri

36 hari lalu

Calon Presiden Jalur Menteri

Kali ini kami menyoroti syarat menteri menjadi calon presiden 2024.


BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

36 hari lalu

BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

BPK mengungkapkan potensi sengketa hingga status aset bermasalah dalam anggaran Komcad Kemenhan masih bisa dibenahi. Tahun depan masih bisa diaudit.


BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

37 hari lalu

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.


Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

40 hari lalu

Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

Kejaksaan Agung mengendus dugaan korupsi kasus BTS Kominfo yang bernilai Rp 28,3 triliun itu.


Anak Buah Sri Mulyani: Kemenkeu Tindak Lanjuti Temuan BPK tentang Insentif Pajak Rp 15,3 Triliun

9 Oktober 2022

Anak Buah Sri Mulyani: Kemenkeu Tindak Lanjuti Temuan BPK tentang Insentif Pajak Rp 15,3 Triliun

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan Kemenkeu tengah menindak lanjuti temuan BPK tentang insentif pajak Rp 15, 3 triliun.


BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

5 Oktober 2022

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?


Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

4 Oktober 2022

Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I/2022.