Begini Ketua DPRD DKI Bilang Pelepasan Saham Perusahaan Bir Salah

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

    Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berkukuh perihal saham pemerintah DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

    Prasetio Edi Marsudi menyebutkan rencana pemerintah DKI melepas saham di perusahaan bir itu tidak tepat.

    Baca : CBA Kritik Rencana Anies Baswedan Jual Saham Perusahaan Bir

    "Kalau masalah PT Delta, saya cuma bisa meminta kepada Pak Gubernur dan Wagub (Anies-Sandi), ini pampasan perang lho, dikasih pada zaman itu. Diambil enggak ada salahnya," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

    Rencana pemerintah DKI melepas saham di PT Delta Djakarta memang menuai pro-kontra dari Dewan. Prasetio sejak awal berpendapat pemerintah DKI tak perlu melepas saham tersebut.

    Musababnya, PT Delta menyumbang dividen yang lumayan besar setiap tahunnya untuk pendapatan pemerintah DKI. Tahun ini saja, pemerintah DKI setidaknya memperoleh Rp 48 miliar dari 23,34 persen saham yang ada di perusahaan yang memproduksi Anker, Carlsberg, Kuda Putih, dan San Miguel tersebut.

    Pada 22 Mei lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah DKI telah mengirim surat kepada DPRD terkait rencana pelepasan saham PT Delta Djakarta. Sandiaga mengatakan surat itu sebagai bentuk komitmen pemerintah DKI melakukan pelepasan saham yang telah diumumkan secara resmi.

    Prasetio mengatakan dia akan mengkaji surat itu terlebih dulu.Dia pun kembali menyinggung bahwa PT Delta merupakan perusahaan yang sehat dan menyumbang pemasukan untuk pemerintah DKI.

    Kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pemerintah DKI sebaiknya tidak hanya mempersoalkan masalah halal atau haram.

    "Kalau mau tidak ada minuman keras, dihapus saja, jangan dijual. Tutup perusahaannya, tutup pabriknya aja kalau soal haram. Ini bukan bicara haram atau tidak haram, tapi ini perusahaan sehat dan Tbk lho," kata Prasetio soal ribut-ribut pelepasan saham perusahaan bir tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.