Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Opini WTP BPK, Begini Penataan Aset Dinas Pendidikan Jadi Kunci

image-gnews
Anggota Badan Pengelolaan Aset Daerah membentangkan spanduk setelah BPK memberikan opini Wajar Tanap Pengecualian kepada Pemerintah DKI Jakarta. TEMPO/Budiarti Utami Putri
Anggota Badan Pengelolaan Aset Daerah membentangkan spanduk setelah BPK memberikan opini Wajar Tanap Pengecualian kepada Pemerintah DKI Jakarta. TEMPO/Budiarti Utami Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2017. Predikat ini diraih setelah empat kali berturut-turut pemerintah DKI memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Kepala Badan Pengelolaan Aset DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah DKI untuk mendapat opini WTP dari BPK. Salah satu yang dilakukan adalah penataan aset di Dinas Pendidikan DKI. Firdaus menuturkan sebelumnya aset Dinas Pendidikan tersebar dan tidak rapi pencatatannya.

"Kami sudah panggil sekolah satu per satu dan kumpulkan dalam beberapa kali pertemuan. Sekarang aset mereka sudah tercatat di kartu inventaris barang mereka masing-masing," ucap Firdaus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Baca: Anies Baswedan Raih WTP, Ini Catatan Lain BPK Buat Pemerintah DKI

Firdaus berujar, ada sekitar Rp 24,5 triliun aset Dinas Pendidikan yang telah dicatatkan. Kebanyakan aset itu berbentuk sekolah. Namun dia memperkirakan perolehan aset itu sudah lebih tinggi lagi saat ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi pun berpendapat senada. Michael menuturkan pemerintah DKI tidak meraih WTP pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain, lantaran terkendala aset Dinas Pendidikan.

"Tahun sebelumnya, ada kerumitan dari sisi Dinas Pendidikan, misalnya. Itu tersebar di semua sekolah," kata Michael saat ditemui secara terpisah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun ini, ucap Michael, pemerintah DKI sudah merapikan sistem online untuk pencatatan asetnya. Michael berujar, pembenahan sistem itu sudah dimulai sejak 2015, tapi baru tahun ini benar-benar siap.

"Tahun-tahun kemarin itu, kami masih belum terlampau settled. Makanya, masih ada kombinasi dengan manual. Kalau sekarang, sudah by system," tutur Michael.

Selain penataan aset di Dinas Pendidikan dan perbaikan sistem pencatatan, kata Firdaus, pemerintah DKI telah menerbitkan buku aset. Firdaus berujar, kini semua aset daerah DKI Jakarta tercatat dalam buku tersebut.

Pemerintah DKI juga berencana mengintegrasikan sistem pencatatan asetnya dengan data aset nasional. Integrasi sistem ini juga menjadi salah satu saran Badan Pemeriksa Keuangan. Firdaus menuturkan pemerintah DKI akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Kami akan koordinasikan ke DJKN, sehingga sistem kami ini bisa linked ke Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara," kata Firdaus terkait dengan langkah ke depan pasca-raihan opini WTP 2017 dari BPK tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

7 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

7 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

7 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

7 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

8 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

10 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

11 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.