Anies Baswedan: Segera Laporkan Jika Ada Ormas Memaksa Minta THR

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga langsung melapor jika ada organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) dengan memaksa.

    "Kalau melanggar hukum laporkan. Yang penting tidak boleh ada pemaksaan. Kalau merasa dipaksa, laporkan saja," kata Anies Baswedan di SMK Negeri 1 Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

    Baca : Polda Metro: Tak Masalah Ormas Minta THR ke Perusahaan, Asalkan...

    Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal ormas yang meminta THR ke sejumlah perusahaan. Salah satu ormas yang diduga melayangkan permintaan ini adalah Forum Betawi Rempug atau dikenal FBR. Sebuah surat edaran berlogo FBR yang tersebar isinya meminta THR kepada pengusaha.

    Kabar ini juga disebarkan dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Melalui akun media sosialnya, Ade memperlihatkan indikasi bahwa FBR meminta uang THR kepada sebuah perusahaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Surat yang sama ditujukan kepada pengusaha di Kalideres, Jakarta Barat.

    Panglima FBR Jabodetabek Sahrul telah menyampaikan bantahan. Menurut Ia, FBR tidak pernah mengeluarkan surat itu. "Tidak benar, itu hoax," ujar Sahrul saat dihubungi, Minggu, 27 Mei 2018 lalu.

    Anies Baswedan mengatakan seharusnya tak ada yang perlu meminta-minta THR. Namun, dia tak menghalangi jika tak ada yang dilanggar. Anies hanya menyarankan warga yang merasa dipaksa atau menemukan pelanggaran hukum untuk melapor.

    "Kalau tidak melanggar hukum ya apa yang salah, kalau melanggar hukum laporkan," ujar Anies Baswedan menegaskan.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.