DKI Raih WTP, Sampai di Mana Kasus RS Sumber Waras dan Cengkareng

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga dari kanan) usai menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2017, di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, 28 April 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga dari kanan) usai menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2017, di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, 28 April 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2017, namun kasus RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng belum benar-benar tuntas.   

    Predikat WTP ini didapat setelah empat tahun berturut-turut pemerintah DKI memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

    Opini WTP ini diberikan setelah pemerintah DKI dinilai telah menindaklanjuti temuan BPK sebelumnya, salah satunya soal Rumah Sakit Sumber Waras dan lahan Cengkareng. Kedua aset ini sebelumnya sempat menjadi ganjalan DKI untuk memperoleh WTP.

    Baca: Kenapa Fraksi NasDem DPRD DKI Sebut WTP dari BPK Tidak Istimewa?

    Inspektur DKI Jakarta, Zainal, mengatakan pemerintah DKI memang masih memiliki piutang dengan pihak RS Sumber Waras. "Masih kami tagih terus ke pihak Sumber Waras," kata Zainal ketika dihubungi, Selasa, 29 Mei 2018.

    Dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2015, BPK merilis temuan tak wajar dalam pembelian RS Sumber Waras pada 2014. BPK menemukan adanya indikasi kerugian daerah senilai Rp 191,3 miliar karena selisih harga tanah berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP).

    Kendati begitu, Zainal memastikan RS Sumber Waras sudah tercatat sebagai aset pemerintah DKI, tepatnya milik Dinas Kesehatan. Pencatatan itu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diacu BPK. Kata Zainal, pemerintah DKI masih mempertimbangkan cara penagihan piutang tersebut.

    "Asetnya sudah kami kuasai. Dulu kan dipertimbangkan mau ke pengadilan, tapi kami masih pertimbangkan lagi," kata Zainal.

    Baca: BPK Beri Opini WTP, Pejabat dan Pegawai DKI Jakarta Bersorak

    Adapun terkait lahan Cengkareng Barat, Zainal mengatakan pemerintah DKI akan mengajukan gugatan kembali. "Dinas Perumahan yang akan menggugat ke pihak penjual lahan," kata Zainal.

    Pada 2015, Dinas Perumahan dan Gedung (sekarang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) membeli lahan senilai Rp 668 miliar di Cengkareng Barat dari Toeti Noezlar Soekarno. Lahan seluas 4,6 hektar itu sedianya dibangun menjadi rumah susun.

    Ternyata, tanah itu juga merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Artinya, pemerintahDKI membeli lahan miliknya sendiri.

    Dalam temuannya, BPK juga menyatakan adanya selisih NJOP dalam pembelian lahan Cengkareng ini. Dari NJOP yang seharusnya Rp 6,2 per meter persegi, Dinas Perumahan membeli dengan harga Rp 14,1 juta per meter persegi.

    Pemerintah DKI sempat mengadakan mediasi dengan Toeti Noezlar Soekarno untuk penyelesaian masalah ini. Mediasi itu gagal, Toeti justru menggugat pemerintah DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Pada Juni 2017, pengadilan memenangkan menolak gugatan tersebut dan memenangkan pemerintah DKI. Toeti kemudian mengajukan banding atas kekalahannya itu

    Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan sudah ada putusan banding atas gugatan kasus yang sempat mengganjal DKI memperoleh WTP itu. "Putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yaitu gugatan tidak diterima," kata Yayan melalui pesan, Selasa, 29 Mei 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.