Sandiaga Uno Berambisi Datangkan 1 Juta Turis Halal ke Jakarta

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sandiaga Uno (kiri) bersama pengurus Masjid Jami' Keramat Luar Batang saat akan berdialog dengan warga Penjaringan di Jakarta, 8 April 2016. ANTARA/Rosa Panggabean

    Sandiaga Uno (kiri) bersama pengurus Masjid Jami' Keramat Luar Batang saat akan berdialog dengan warga Penjaringan di Jakarta, 8 April 2016. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan kotanya mampu menarik 1 juta wisatawan halal dalam lima tahun ke depan. Dari kedatangan wisatawan itu, dia menargetkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menerima pemasukan Rp 30-40 triliun.

    "Ini target yang sangat ambisius tapi saya yakin bisa," kata Sandiaga Uno seusai menghadiri acara wisata halal di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Juni 2018.

    Keyakinan Sandiaga Uno itu karena ada sinergi yang baik dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. pangsa pasar wisatawan halal juga masih terbuka dari banyak negara seperti Timur Tengah, Asia Tenggara dan Afrika Utara.

    Untuk di Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, hampir semuanya dapat dikembangkan menjadi wisata halal. Beberapa contoh paling potensialnya adalah Kepulauan Seribu, Masjid Luar Batang di Jakarta Utara, dan Setu Babakan di Jakarta Selatan.

    "Hotel berbasis syariah juga sedang kami tabulasi, tapi semakin banyak."

    Selain bakal memberi dampak keuangan yang signifikan bagi Pemprov DKI Jakarta, Sandiaga Uno yakin kehadiran turis atau wisatawan halal bakal berdampak langsung bagi warga Jakarta. "Jadi salah satu sumber membuka lapangan kerja," ucapnya. (*)

    Lihat juga video: Bagaimana Strategi Growth Hacking Bukalapak dengan Biaya Murah Bisa Menjadi Situs E-Commerce No 2



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.