Pilot Ancam Mogok Massal, Garuda Indonesia Minta Bantuan TNI AU

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pesawat garuda menunggu proses boarding pass di terminal 2 F  Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Kamis (27/7). Pelaksanaan aksi mogok pilot Garuda di bandara Soekarno Hatta sama sekali tidak menimbulkan penumpukan penumpang. Tempo/Arie Basuki

    Sejumlah pesawat garuda menunggu proses boarding pass di terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Kamis (27/7). Pelaksanaan aksi mogok pilot Garuda di bandara Soekarno Hatta sama sekali tidak menimbulkan penumpukan penumpang. Tempo/Arie Basuki

    TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah meminta bantuan puluhan pilot TNI Angkatan Udara untuk membantu operasional penerbangan maskapai pelat merah itu jika aksi mogok terbang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda Indonesia. "Kami sudah meminta bantuan pilot TNI untuk dipinjamkan," ujar Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Hengki Heriandono saat temu media Pasifik Place, Jakarta, Sabtu malam, 2 Juni 2018.

    Menurut Hengky, jumlah pilot TNI AU yang akan membantu Garuda Indonesia tidak sampai 100 orang, namun ia memastikan jumlah itu cukup untuk mengantisipasi jika kondisi Garuda Indonesia kekurangan pilot karena aksi mogok tersebut.

    Para pilot TNI AU itu, kata Hengky, sudah menyelesaikan masa training di Garuda Indonesia. "Jadi, siap diperbantukan untuk mengantisipasi kondisi jika diperlukan," ujar Hengky.

    Hengky berharap ancaman mogok terbang ini tidak dilakukan APG dan Sekarga, karena efeknya sangat besar bagi konsumen dan perusahaan. Untuk itu, kata dia, manajemen terus melakukan diskusi yang difasilitasi pemerintah agar bisa tercapai solusi terbaik bersama.

    “Kami sudah menyiapkan rencana antisipasi, sudah disiapkan sumber daya manusia dan hal pendukung lainnya. Memastikan operasional penerbangan lancar," kata Hengky.

    Rencana mogok para pilot Garuda Indonesia diumumkan sejak 2 Mei 2018. Saat itu, para pilot dan karyawan Garuda melakukan konferensi pers dan menunggu selama satu bulan agar tuntuannya diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu tuntutannya, awak garuda meminta agar dicopotnya Linggarsari Suharso dari jabatannya sebagai Direktur Personalia Garuda.

    Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Bintang Handono, mengatakan permasalahan yang memicu para karyawan Garuda untuk melakukan aksi mogok ialah masalah manajemen internal PT Garuda. "Ini bukti kecintaan kami pada Garuda Indonesia," ujar Bintang.

    Sebelumnya, para karyawan Garuda memberikan masukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, soal kekrisuhan yang terjadi di internal PT Garuda. Namun, kata Bintang, Rini tidak memberikan respon yang diharapkan.

    Atas respon yang tidak seperti yang diinginkan, maka karyawan Garuda beserta para awak terbang, mengumumkan akan melakukan aksi mogok kerja. "Rencana Mogok tersebut nantinya akan kami beritahu ke publik paling lambat tujuh hari sebelum mogok dilakukan," ujar Bintang.

    Ketua Umum Sekarga Ahmad Irvan Nasution mengatakan tuntutan pencopotan tersebut disebabkan perilaku Linggarsari dianggap tidak mumpuni untuk mengemban tanggung jawab sebagai salah satu direktur di Garuda. “Yang jelas, kurangi jumlah direksi dan direktur personalia diganti,” kata Ahmad.

    Hubungan tidak harmonis antara Linggarsari dan karyawan Garuda, kata Ahmad, disebabkan kebijakan kekaryawanan yang dibuat tidak didiskusikan lebih dulu dengan perwakilan karyawan. Sekarga menganggap Linggarsari tidak layak menjadi salah satu pemimpin di Garuda.

    Menanggapi ancaman mogok kerja tersebut, Linggarsari, dalam keterangan tertulis, mengatakan membuka ruang diskusi antara karyawan dan direksi Garuda Indonesia atas permasalahan ini. “Pada prinsipnya, kami membuka ruang seluas-luasnya kepada rekan Sekarga dan APG untuk berdiskusi dan bermusyawarah,” ujar Linggarsari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.