IPB Minta BNPT Jelaskan Langsung Radikalisme di Kampus

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Densus 88 Anti Teror bersama Polda Riau melakukan penyisiran di gedung GOR FISIP Universitas Riau, Sabtu, 2 Juni 2018.

    Tim Densus 88 Anti Teror bersama Polda Riau melakukan penyisiran di gedung GOR FISIP Universitas Riau, Sabtu, 2 Juni 2018.

    TEMPO.CO, Bogor - Rektor Institut Pertanian Bogor atau IPB, Arif Satria. meminta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengundang semua perguruan tinggi untuk menyampaikan hasil penelitian tujuh kampus negeri terpapar faham radikalisme.

    "Saya berharap kami dari pimpinan perguruan tinggi diundang secara resmi oleh BNPT," katanya hari ini, Selasa, 5 Juni 2018.

    Menurut dia, pertemuan semacam itu sangat diperlukan perguruan tinggi agar tetap menjadi agen pembangunan bagi bangsa, "Kami harus dilibatkan."

    BacaApa Hubungan Hizbut Tahrir dan IPB Saat Ormas HTI Lahir 

    Sebelumnya, BNPT merilis hasil penelitian bahwa ada tujuh kampus perguruan tinggi negeri menjadi tempat berkembangnya radikalisme.

    Ketujuh kampus tersebut yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), IPB, Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi 10 Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), serta dan Universitas Brawijaya (Unbraw).

    Arif Satria menerangkan, IPB sangat terbuka bagi masyarakat terutama setelah dibuka program penerimaan mahasiswa melalui jalur PMDK. Sebagai bentuk antisipasi  pencegahan perkembangan paham radikalisme, IPB sudah lama mewajibkan mahasiswa baru tinggal di asrama milik IPB.

    "Sehingga semua mahasiswa IPB dari seluruh suku biasa berbaur dengan suadaranya dari berbagai daerah di Indonesia," kata Arif menjelaskan tips menghalangi paham radikalisme di kampus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.