Alasan Gubernur Banten Izinkan Jembatan Dadap-Pulau Reklamasi

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tumpukan sampah yang mengering di Pantai Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, 25 April 2016. Akibat reklamasi pembangunan pulau buatan membuat pantai tersebut kotor dan mengering. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Tumpukan sampah yang mengering di Pantai Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, 25 April 2016. Akibat reklamasi pembangunan pulau buatan membuat pantai tersebut kotor dan mengering. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Tangerang - Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung pembangunan jembatan penghubung antara Tangerang dan pulau reklamasi di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

    "Jembatan penghubung ini akan berdampak positif bagi Banten. Makanya, izin pembangunannya akan saya setujui," ujarnya, Rabu, 6 Juni 2018.

    Baca: Setelah 4 Menteri, Giliran Pengembang Pulau Reklamasi Diperiksa

    Wahidin mengatakan tim dari Provinsi Banten telah melakukan peninjauan lapangan terhadap proyek jembatan yang menghubungkan Dadap, Kosambi, dengan pulau reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. "Kami menilai pembangunan jembatan itu tidak berdampak pada lingkungan, makanya saya izinkan."

    Bahkan, ucap Wahidin, jembatan tersebut akan menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi dan wilayah Banten utara-barat. "Jembatan itu juga menghubungkan Banten dengan Pulau Seribu. Kami menilai ini akan menjadi nilai positif untuk Banten."

    Baca: Revisi Raperda Zonasi Soal Reklamasi Ditargetkan Rampung 2018

    Jembatan di atas laut tersebut akan dibangun dari Pantai Pasir Putih, Dadap, Kosambi, ke Pulau C dan D, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, biaya yang anggarkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Jembatan ini nantinya akan menghubungkan langsung Kabupaten Tangerang, Banten, dengan Jakarta.

    Jembatan penghubung Dadap-pulau reklamasi ini memiliki panjang 5 kilometer. Sekitar 900 meter di antaranya dibangun di wilayah Kabupaten Tangerang.

    Baca: Nelayan Muara Angke Tolak Revisi Tata Ruang Berujung Reklamasi

    Jalan ini nantinya terdiri atas empat lajur dan dengan tinggi 10 meter di atas permukaan laut. Jembatan didesain tinggi agar lalu lintas kapal tidak terganggu oleh jembatan ini.

    Proyek tersebut sempat berjalan pada Juli-September 2017. Namun, pada September 2017, Pemerintah Kabupaten Tangerang menghentikan pembangunan proyek ini. 

    Baca: Jembatan Dadap-Pulau Reklamasi Jadi Akses Alternatif ke Jakarta

    Saat itu, proyek jembatan ke pulau reklamasi itu dalam tahap pemasangan test pile untuk menguji ketahanan pondasi jembatan. Proyek dihentikan karena belum ada izin dari Pemerintah Provinsi Banten. "Pemasangan test pile memang mirip dengan pemasangan tiang pancang atau paku bumi," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Tangerang Slamet Budi saat itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gempa Maluku Utara dan Guncangan Besar Indonesia Selama 5 Tahun

    BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan ini menyusul Gempa Maluku yang terjadi di Jailolo, Maluku Utara, Kamis, 14 November 2019.