Kamis, 20 September 2018

Begini Sandiaga Bakal Bina 40 Masjid Terindikasi Radikalisme

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melaksanakan salat gerhana bulan di Masjid Al Mubarak Jalan Pramuka Sari lll RT1 RW8 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu malam, 31 Januari 2018. Tempo/Imam Hamdi

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melaksanakan salat gerhana bulan di Masjid Al Mubarak Jalan Pramuka Sari lll RT1 RW8 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu malam, 31 Januari 2018. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bungkam mengenai nama 40 masjid di Jakarta yang disebut terindikasi menyebarkan paham radikalisme. Pemerintah, kata Sandiaga, telah mengantongi nama-nama masjid tersebut.

    "Ini data yang kami pegang tentunya akan kami pastikan ada pembinaan, tapi kami tidak bisa mengumbar nama masjidnya," ucap Sandiaga ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu, 6 Juni 2018.

    Baca: Sandiaga Uno Sebut 40 Masjid di Jakarta Sebarkan Radikalisme

    Sandiaga Uno mengklaim terdapat 40 masjid di Jakarta yang terindikasi menyuburkan paham radikalisme. Data-data masjid tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

    Sandiaga berujar 40 masjid tersebut terindikasi menyebarkan ujaran kebencian.

    "Banyak (indikasinya), mungkin dari ujarannya yang memecah belah, kebencian, dan sebagainya," ucap Sandiaga.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta Minta Masjid Jangan Undang Penceramah Radikal

    Pada saat ini, kata Sandiaga Uno, Pemerintah Provinsi DKI telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengelola masjid menggelar kegiatan positif dan mencegah penyebaran radikalisme. Menurut dia, pembinaan yang diawasi langsung olehnya tersebut menyangkut pemberdayaan dan membangkitkan perekonomian di masjid.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.