Bazis Dipersoalkan, Sandiaga Uno Ajukan Dua Opsi ke Baznas

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta menyalurkan bantuan dari Badan Amal, Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) kepada warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada elasa, 5 Juni 2018.. Mereka yang diberi bantuan adalah marbot masjid serta ustad dan ustadzah setempat. FOTO: Tempo/Imam Hamdi

    Wakil Gubernur DKI Jakarta menyalurkan bantuan dari Badan Amal, Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) kepada warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada elasa, 5 Juni 2018.. Mereka yang diberi bantuan adalah marbot masjid serta ustad dan ustadzah setempat. FOTO: Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyambangi kantor Badan Amil Zakat dan Sedekah Nasional (Baznas) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Juni 2018. Kunjungan itu dalam rangka rapat antara Baznas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait status Badan Amil Zakat Infaq dan Sadakah (Bazis) DKI Jakarta yang menjadi polemik beberapa hari ini.

    Rapat yang dimulai pukul 11 WIB, itu juga dihadiri Ketua Baznas Bambang Sudibyo. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spritual DKI Jakarta Hendra Hidayat. Dalam rapat, Sandiaga Uno menyodorkan dua opsi kepada Baznas ihwal posisi Bazis.

    Opsi pertama adalah melakukan penyesuaian nama dari Bazis DKI menjadi Baznas DKI. Namun, menurut Sandi, Bazis DKI telah memiliki keterkenalan merek sebagai pemungut zakat. Karena itu, Sandiaga Uno menyiapkan opsi kedua, yaitu menjadikan Bazis DKI sebagai lembaga amil zakat dengan tetap mempertahankan namanya

    Sebelumnya, Bambang Sudibyo mempersoalkan Bazis DKI yang dianggap tidak bisa mengelola zakat dari masyarakat karena tidak memiliki dasar hukum untuk beroperasi.

    Bambang mempertanyakan legalitas Bazis pada Rakernas Baznas 2018 di Sanur, Bali, 23 Maret 2018. Menurut Bambang, keberadaan Bazis melanggar Undang-undang karena belum memiliki landasan hukum yang jelas.

    "Itu melanggar undang-undang dan anggota pimpinan komisioner tidak dipilih sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah," kata Bambang. "Saya imbau, masyarakat jangan menyalurkan zakat kepada Bazis DKI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.