Sidang Vonis Aman Abdurrahman, Hakim Diminta Awasi Media Sosial

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menjelang sidang vonis kasus teroris dengan terdakwa Aman Abdurrahman, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak dijaga ketat oleh polisi dan tentara, Jumat, 22 Juni 2018. TEMPO/Maria Fransisca

    Menjelang sidang vonis kasus teroris dengan terdakwa Aman Abdurrahman, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak dijaga ketat oleh polisi dan tentara, Jumat, 22 Juni 2018. TEMPO/Maria Fransisca

     

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali mengimbau proses persidangan kasus terorisme tidak disiarkan secara langsung (live). KPI merujuk kepada sidang vonis untuk terdakwa terorisme Aman Abdurrahman yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi ini, Jumat 22 Juni 2018.

    Baca:
    Kawal Sidang Aman Abdurrahman, Polisi Berjaga Sampai ke Atap
    Kawal Ketat Sidang Aman, Polisi: Buat Pede Hakim

    KPI meminta hakim pengadilan itu dan juga kepolisian yang mengamankan sidang untuk mempertimbangkan imbauan itu. Komisi menyerahkan cara pencegahan live terutama untuk kanal-kanal di sosial media kepada hakim dan polisi.

    "Ini juga sejalan dengan tata tertib persidangan bahwa penggunaan alat komunikasi harus seizin majelis hakim," ujar Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano Fenelon Pariela saat dihubungi Tempo, Kamis malam, 21 Juni 2018. 

    Baca juga:
    Dituding Lanjutkan Reklamasi, Anies: Itu Imajinasi
    Anies Baswedan Minta Nasib Pulau Reklamasi Dikaji Lagi

    KPI sebelumnya telah mengeluarkan surat yang melarang stasiun televisi dan radio menayangkan proses persidangan kasus terorisme secara live. Surat telah dilayangkan kepada seluruh direktur utama lembaga penyiaran pada 8 Juni 2018.

    ADVERTISEMENT

    Lembaga itu berharap ada pembatasan pula bagi akun-akun sosial media seperti Instagram dan Facebook. Tujuannya untuk menghindari potensi penyebaran ideologi terorisme dan penokohan teroris. Namun akun-akun itu diakui bukan ranah KPI.

    "Kami meminta pengadilan dan kepolisian untuk menertibkan terkait tersebarnya penyiaran pengadilan sidang terorisme melalui sosial media," kata Hardly.

    Dalam persidangan yang rencananya digelar hari ini, Aman Abdurrahman menghadapi ancaman hukuman mati seperti yang telah dituntut jaksa. Pendiri Jamaah Ansharut Daulah yang berbaiat ke gerakan ISIS ini didakwa menjadi dalang dari lima serangan terorisme di tanah air sepanjang 2016-2017. Di antaranya adalah serangan Bom Thamrin, Jakarta Pusat. 

    Tuntutan jaksa mengacu pada dua dakwaan yakni melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 dan Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.