DKI Lepas Saham Perusahaan Bir, Ketua DPRD: Tutup Saja Sekalian

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Bir. theregister.co.uk

    Ilustrasi Bir. theregister.co.uk

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Prasetyo punya saran yang dinilai lebih baik.

    "Bagusnya tutup saja. Itu lebih bijak, jadi enggak ada bir di Jakarta," kata Prasetyo Edi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Juni 2018, soal ribut-ribut saham perusahaan bir tersebut.

    Baca: Begini Ketua DPRD Bilang Pelepasan Saham DKI di Perusahaan Bir Salah

    Menurut Prasetyo, saham PT Delta Djakarta sama seperti rampasan perang. Selain itu, sebagai muslim, ucap Prasetyo, mengambil keuntungan dari perusahaan bir lebih berdosa daripada peminumnya.

    Pemerintah DKI telah mengumumkan secara resmi rencana melepas saham di PT Delta Djakarta. Pemerintah DKI sendiri memiliki 26,25 persen saham di perusahaan bir yang memproduksi merek Anker, San Miguel, Kuda Putih, dan Carlsberg tersebut. Surat pengajuan pelepasan saham ke DPRD telah diserahkan pada Mei 2018.

    Adapun pelepasan saham ini merupakan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat pemilihan kepala daerah atau pilkada DKI 2017. Namun rencana pelepasan saham itu masih menuai pro-kontra di kalangan DPRD DKI.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan pertemuan dengan DPRD DKI mengenai pelepasan saham PT Delta Djakarta akan dibahas seusai Idul Fitri. "Pembahasannya dengan DPRD mungkin seusai Lebaran," katanya di Balai Kota, Selasa, 5 Juni 2018.

    Sandiaga Uno berujar, pemerintah DKI juga masih mencari penasihat keuangan. Penasihat keuangan yang berguna untuk memberi arahan dalam pelepasan saham di perusahaan bir itu dicari melalui beauty contest.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.