TEMPO.CO, Jakarta -Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota bakal menetapkan status siaga 1 menjelang berlangsungnya pemungutan suara di Pilkada Kota Bekasi pada Rabu, 27 Juni mendatang. Peningkatan status ini demi menjaga keamanan selama proses berlangsungnya pesta demokrasi di wilayah tersebut.
"Status siaga 1 akan ditetapkan pada 26-27 Juni 2018," kata Kepala Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Indarto, Ahad, 24 Juni 2018 menjelang Pilkada Kota Bekasi.
Menurut Indarto, peningkatan status agar polisi yang berjaga selalu waspada. Bahkan, instansinya tak memperbolehkan anggota polisi pulang ke rumah selama Kota Bekasi berstatus siaga 1 selesai.
Baca : 343 Ribu Warga Tak Masuk DPT Pilkada Kota Bekasi, Ini Penyebabnya
"Personil kepolisian bersiaga selama 24 jam selama dua hari," kata Indarto. Ia mengatakan, ada 1.700 polisi yang disiagakan mengamankan jalannya Pilkada di Kota Bekasi, baik pemilihan Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Bekasi maupun Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di waktu yang sama. Jumlah itu sudah termasuk bantuan dari Polda Metro Jaya sebanyak 500 polisi.
Indarto mengatakan, seluruh personil bakal ditempatkan di berbagai titik mulai di tempat pemungutan suara, kediaman pasangan calon, sampai dengan kantor penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU dan Panitia Pengawas Pemilu. "Khusus di TPS, ada yang satu TPS dijaga satu polisi, ada dua TPS dijaga satu polisi," kata dia. "Tergantung tingkat kerawanan."
Pasangan Sumiyati Mochtar Muhammad-Lilik Haryoso yang diusung PDI Perjuangan di Pilkada Kota Bekasi mundur dari pencalonan karena menyatakan tidak siap.
Sebabnya, menurut dia, jumlah personil kepolisian tidak sebanding dengan jumlah tempat pemungutan suara yang mencapai 3.030. Karena itu, ujar Indarto, pengamanan menggunakan sistem keliling dilakukan anggota polisi yang bertugas di lapangan. "Jarak TPS satu dengan TPS lain berdekatan, ini memudahkan pengamanan," kata Indarto.
Sejauh ini, kata Indarto, polisi telah memetakan sebanyak 75 TPS masuk dalam kategori rawan dalam Pilkada Kota Bekasi kali ini. Indikatornya, kata dia, sejarah di TPS tersebut yang dianggap selalu panas di setiap pesta demokrasi, lalu TPS dimana jumlah massa pendukung pasangan calon cukup banyak. "Kami intensifkan pengamanan di TPS rawan ini," ujarnya.