TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Triwisaksana menilai penerapan perluasan ganjil genap sebenarnya tak efektif mengurai kemacetan di Ibu Kota.
"Ganjil genap ini kan program primitif. Pada tahun lalu, saat pemerintahan Pak Ahok saya kritik kok, karena tidak efektif," kata politisi yang dikenal dengan nama sapaan Bang Sani, saat ditemui di kantor DPRD DKI, Senin 2 Juli 2018.
Baca : Perluasan Ganji Genap, Jalan Gatot Subroto Padat Hingga Siang
Dia menuturkan ada tiga hal yang membuat kebijakan ganjil genap tidak lebih baik dari program pembatasan kendaraan lainnya.
Pertama, sistem pengawasan ganjil-genap masih manual. Kedua, belum ada kajian secara komprehensif.
"Ketiga, tidak terbukti juga ganjil-genap bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melainkan hanya mengalihkan ke jalan lain," jelasnya.
Lebih lanjut dia menilai program pembatasan kendaraan untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta baru bisa maksimal apabila pemerintah sudah menerapkan program jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Dengan adanya ERP, pengguna mobil pasti berpikir dua kali jika ingin melintasi jalan karena harus membayar.
Meski demikian, dia tetap meminta warga Jakarta mengikuti aturan uji coba dan penerapan perluasan ganjil-genap yang dimulai Senin 2 Juli 2018. Menurutnya, kebijakan ganjil genap secara permanen hanya akan berlaku di koridor Sudirman-Thamrin dan Gatot Subroto.
Simak juga : Sebulan Perluasan Ganjil Genap Tidak Ada Tilang, Tapi...
"Perluasan ganjil genap yang sekarang kan dalam rangka Asian Games 2018 saja, jadi sifatnya sementara. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan parah di sekitar arena olah raga," kata Bang Sani lagi.
Bang Sani justru meminta warga menjadikan kebijakan perluasan ganjil genap ini sebagai momentum untuk beralih menggunakan angkutan umum. "Saya berharap warga mau berpartisipasi ikut kebijakan ini. Walau solusi yang komprehensif tetap harus ada ERP," dia mengungkapkan.
