Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Marak Politik Uang di Pilkada, Massa Datangi Panwaslu Bogor

image-gnews
Petugas Satpol PP menurunkan dan mencopot spanduk peraga kampanye pilkada di Jalan Raya Puncak, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad, 24 Juni 2018. Alat peraga kampanye akan ditertibkan saat memasuki masa tenang pilkada 2018 selama tiga hari pada 24-26 Juni. ANTARA
Petugas Satpol PP menurunkan dan mencopot spanduk peraga kampanye pilkada di Jalan Raya Puncak, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad, 24 Juni 2018. Alat peraga kampanye akan ditertibkan saat memasuki masa tenang pilkada 2018 selama tiga hari pada 24-26 Juni. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Bogor – Ratusan orang yang mengatasnamakan Masyarakat Forum Pilkada Bersih menggeruduk Kantor Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor, Selasa 3 Juli 2018. Mereka menuntut transparansi penyelesaian dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada 2018.

“Ini satu bentuk kekecewaan kami terhadap sikap Panwaslu Kabupaten Bogor yang dinilai tidak bersih dalam mengawasi pelaksanaan pilkada,” kata koordinator aksi, Imam Wijaya, kepada Tempo, Selasa 3 Juli 2018.

Baca:
Hitung Cepat, Pasangan Hadits Unggul di Kabupaten Bogor

Menurut Imam, banyak laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu. Laporan mulai dari praktik politik uang (money politic) hingga keterlibatan aparatur sipil negara yang memihak satu pasangan calon. “Tapi sampai saat ini tak ada yang diproses,” kata Imam.

Demonstrasi dimulai pada Pukul 14.00 WIB. Massa membentangkan spanduk sembari berorasi dan sempat melempari kantor Panwaslu dengan telur sebagai bentuk kekecewaan.

Baca juga:
Polisi Lacak Jaringan Tersangka Begal Sepeda Mahal

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah, mengakui ada pelaporan terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan Pilkada. Tapi tidak ada yang naik ke proses penyidikan karena dianggap tak disertai bukti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Termasuk di antara laporan itu adalah tentang enam kepala desa dan tim sukses yang bagi-bagi uang pasca pemilihan Rabu 27 Juni 2018 lalu. “Tapi saat kami meminta yang menerima uang dihadirkan tidak ada, sehingga pelaporannya lemah,” katanya.

Baca juga:
Main Pecat Guru Usai Pilkada, Begini Nasib Pengurus Yayasan di Bekasi

Irfan menjelaskan, jika alat bukti dan unsur tidak terpenuhi maka Panwaslu tidak bisa memaksakan untuk menaikan ke tahap penyidikan, “Karena bisa dibilang kriminalisasi kan,” kata Irfan.

Irfan mengatakan, dari 37 laporan di Panwaslu, baru 1 laporan yang ditindaklanjuti dan diteruskan ke instansi terkait guna penerapan sanksi selanjutnya. Kasus itu melibatkan seorang pegawai negeri sipil di Kecamatan Ciseeng.

“Diduga kampanye mendukung satu calon, sehingga kami tindaklanjuti dan serahkan ke instansi terkait,” kata Irfan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

17 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

Rusdin Abdullah digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon Wali Kota Makassar pada Pilkada 2024.


5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

1 hari lalu

Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru menunjukkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.
5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

Kontestasi Pilgub Sumsel 2024, akankah mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melawan eks Wagub Mawardi Yahya? Siapa kandidat lain?


Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

Menurut Pakar Politik Ujang Komarudin, hal terpenting dalam pilkada adalah elektabilitas para kandidat.


Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

Gus Muhdlor dikabarkan akan kembali maju dalam Pilkada 2024.


Erwin Aksa Ungkap Strategi Golkar untuk Menang di Pilkada hingga Pilpres 2029

6 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Erwin Aksa Ungkap Strategi Golkar untuk Menang di Pilkada hingga Pilpres 2029

Erwin Aksa membeberkan cara Golkar agar bisa menang di Pilkada dan Pilpres 2029.


Anggota DPR Sebut Pj Kepala Daerah Bisa Diangkat Lagi hingga Pelantikan Pejabat Definitif

7 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Anggota DPR Sebut Pj Kepala Daerah Bisa Diangkat Lagi hingga Pelantikan Pejabat Definitif

Masa jabatan Pj kepala daerah yang akan habis akhir tahun 2024 ini disebut tidak akan menjadi masalah.


Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

9 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.


Gerindra Belum Tunjuk Calon untuk Maju Pilkada DKI

9 hari lalu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat merapikan beberapa berkas dan buku untuk dimasukkan ke dalam boks di ruang kerjanya, Balai Kota Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022. Kegiatan tersebut merupakan hari terakhir Ahmad Riza Patria berkantor di Balai Kota Jakarta menjelang purna tugas bekerja sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Ahad mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gerindra Belum Tunjuk Calon untuk Maju Pilkada DKI

Partai Gerindra akan membahas nama-nama bakal calon yang akan maju di Pilkada DKI setelah putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil pemilu.


17 Kiai NU di Lumajang Kirim Surat Protes ke PBNU, Ogah Dipolitisasi untuk Pilkada

10 hari lalu

Konferensi pers Pengurus Besar Nahdatul Ulma di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty.
17 Kiai NU di Lumajang Kirim Surat Protes ke PBNU, Ogah Dipolitisasi untuk Pilkada

TEMPO CO, Lumajang - Bertarikh 6 April 2024, surat itu ditujukan kepada Ketua PBNU. Isinya, daftar nama dan tanda tangan 17 kiai Lumajang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Lumajang. Mereka menyatakan sikapnya karena terusik dan keberatan bila PCNU Kabupaten Lumajang dijadikan alat politik praktis untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lumajang 2024.